Makam Tentara Belanda di Pulau Sebuku, Segera Dipindahkan
Spektroom - Kepala Badan Kesbangpol ProvinsiLampung Senen Mustakim dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico, menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan pemindahan makam Tentara Belanda di Pulau Sebuku.
Rapat yang berlangsung di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (20/8/2025), dipimpin Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Eropa Kemenko Polkam RI, Kolonel Chk Bambang Sugiarto, dihadiri Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Pusdokkes Polri, serta Tim Disaster Victim Identification (DVI)
Dokter Pusdokkes Polri, dr. Wahyu Hidayah, menegaskan kesiapan tim dalam mendukung proses penggalian dan identifikasi kerangka melalui metode tes DNA. Menurutnya, tim sudah melakukan survei awal di lokasi makam.
Menurutnya, lokasi makam cukup mudah dijangkau dari pantai, namun ada kendala teknis berupa karang yang menyulitkan pendaratan kapal.
"Dalam pelaksanaan nanti, kami membutuhkan fasilitas pendukung seperti meja pemeriksaan, tenda pelindung, serta peralatan identifikasi. Dukungan pemerintah daerah sangat kami harapkan,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, Pusdokkes hanya bertugas sebagai tim teknis, sementara penyediaan sarana prasarana akan dikoordinasikan bersama Polres dan dinas terkait.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai penghormatan sejarah tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata sejarah.
“Ini sebuah kehormatan bagi Lampung Selatan. Pemindahan makam tentara Belanda bukan sekadar kegiatan teknis, namun juga sarat nilai sejarah. Bahkan bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi, sejalan dengan program pembangunan Agro Eduwisata di daerah kami,” ujar Bupati Egi.
Radityo Egi menegaskan Pemkab siap memberikan dukungan penuh serta berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan bilateral Indonesia–Belanda.
“Sinergi ini diharapkan memberi manfaat historis, sosial, dan diplomatik bagi semua pihak,” tambahnya. Diberitakan lampugselatankab.go.id rakor ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sejarah, memperkuat hubungan internasional, sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan di Lampung Selatan.(@Ng).
