Menguatkan Desa Lewat Jasa Keuangan di Jawa Tengah

Menguatkan Desa Lewat Jasa Keuangan di Jawa Tengah
Sinergitas Pemprov dan Pengelola Jasa keuangan untuk pertumbuhan ekonomi di Pedesaan (Foto : Ning. Biantoro)

Di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,28 persen pada semester I 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi Jateng menyoroti pentingnya membangun kekuatan dari desa. Desa dianggap sebagai akar ekonomi, tempat 4,2 juta UMKM bertumbuh sekaligus menjadi penopang kesejahteraan warga. Hal itu terungkap dalam Evaluasi Kinerja Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah Semester I 2025 yang digelar di Hotel Gumaya Semarang, Selasa (16/9/2025).

Gubernur Jateng Lutfi menekankan, koperasi desa harus tumbuh dari masyarakat dan hasilnya kembali ke masyarakat. Pemerintah kini menyiapkan klasterisasi 8.720 Koperasi Merah Putih serta roadmap infrastruktur agar akses hibah lebih terbuka.

“Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semester I tahun 2025 mencapai 5,28%, di atas rata-rata nasional. Tantangan ke depan adalah bagaimana jasa keuangan mampu mendorong ekonomi dari basis desa, termasuk relaksasi dan dukungan pembiayaan untuk 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah,” ujar Lutfi.

Dukungan OJK pun mengalir. Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyebut evaluasi kinerja industri jasa keuangan bukan sekadar laporan angka, melainkan upaya memastikan manfaat keuangan dirasakan hingga pelosok. Kepala OJK Regional Jateng Hidayat Prabowo menambahkan, visi provinsi juga menjadi visi OJK: memperkuat UMKM, literasi, dan inklusi keuangan.

“Kegiatan ini tidak hanya penting di tingkat provinsi, tapi juga harus diikuti seluruh kabupaten/kota agar manfaat jasa keuangan menjangkau masyarakat luas,” katanya.

Data menunjukkan kredit konsumsi tumbuh 15,7 persen, sementara penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) didominasi sektor perdagangan. Meski ada tantangan tingginya NPL BPRS, gairah investasi masyarakat di pasar modal terus meningkat.

Melalui kombinasi koperasi, UMKM, dan literasi keuangan, OJK bersama pemerintah berharap desa bukan sekadar penonton, melainkan motor penggerak ekonomi Jawa Tengah. (Ning/Biantoro)

Berita terkait

Pemkab Tanah Datar Perkuat Kerja Sama Antar Daerah untuk Kendalikan Inflasi, Targetkan Delapan KAD pada 2026

Pemkab Tanah Datar Perkuat Kerja Sama Antar Daerah untuk Kendalikan Inflasi, Targetkan Delapan KAD pada 2026

Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Riswan Idris, Rafles
KAI Daop 6 Yogyakarta Imbau Masyarakat Gunakan Perlintasan Resmi dan Jauhi Jalur Kereta Api

KAI Daop 6 Yogyakarta Imbau Masyarakat Gunakan Perlintasan Resmi dan Jauhi Jalur Kereta Api

Yogyakarta – PT KAI Daop 6 Yogyakarta kembali mengingatkan masyarakat agar hanya menggunakan perlintasan sebidang resmi serta tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api demi menjaga keselamatan bersama. Imbauan tersebut disampaikan menyusul insiden tertempernya seorang warga oleh KA 282 Bengawan relasi Pasarsenen–Purwosari di Km 162+0 petak jalan Lempuyangan–Maguwo

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Transformasi Digital Berawal dari Perubahan Cara Berpikir Inovatif

Transformasi Digital Berawal dari Perubahan Cara Berpikir Inovatif

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dimaknai sekadar sebagai adopsi teknologi, tetapi harus diawali dengan perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, pada Seminar Nasional Sistem

Marsam Putrangga, Julianto
ссс