Menkop Dorong Koperasi Berbasis Masjid Menjadi Bagian Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Spektroom - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan konsep koperasi sejatinya lahir dari nilai-nilai yang sudah ada dalam Islam sejak 14 abad lalu, dimana koperasi mengajarkan keadilan, tolong-menolong, kebersamaan, dan keberkahan usaha.
“Semua berakar pada ajaran ta’awun, ukhuwah, dan syirkah. Maka dari itu kami berharap umat dapat membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh melalui pembentukan koperasi masjid, sehingga ekonomi umat akan menjadi tiang penopang ekonomi bangsa yang berdaya demi kesejahteraan bersama,” kata Menkop Ferry saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengusung tema Masjid Berkemajuan sebagai Pusat Gerakan Ilmu, Dakwah dan Kesejahteraan Umat, di Kota Batu, Jawa Timur (25/10/25).
Menkop menegaskan, membangun koperasi masjid bukanlah hal yang sederhana. Amanah dan transparansi menjadi kunci utama. Pengurus koperasi harus mampu menjaga kepercayaan jamaah, baik dalam hal keuangan maupun tujuan.
Laporan keuangan harus terbuka, hasil usaha dibagi dengan adil, dan program disusun sesuai kebutuhan masyarakat. “Pengelolaan koperasi masjid harus profesional dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa riba, penipuan, atau manipulasi,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong agar koperasi berbasis masjid menjadi bagian dari kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan nasional. Tujuannya adalah agar ekonomi umat kuat secara spiritual dan tangguh secara kesejahteraan.
Jika koperasi masjid berjalan dengan baik, manfaatnya sangat besar. Koperasi dapat membuka akses keuangan bagi jamaah kecil yang kesulitan modal usaha, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, dan menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Sebagian keuntungan koperasi juga dapat digunakan untuk beasiswa anak yatim, kegiatan sosial, dan dakwah,” ucapnya.
Hal ini selaras dengan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menkop menyatakan, inisiatif ini bertujuan untuk mengarahkan kembali ekonomi Indonesia sesuai dengan semangat ekonomi konsumsi yang lebih inklusif.
Pemerintah juga berupaya untuk merelaksasi berbagai regulasi yang menghambat koperasi desa. “Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah berharap koperasi desa dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat UMKM di Indonesia,” ucap Menkop Ferry.
