Menteri Ara Bersama Gubernur KDM Bahas Strategi Perumahan
Jakarta —Spektroom : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahas bersama Bedah Rumah dan Rusun Subsidi, Siapkan Aplikasi BSPS serta Regulasi Rusun Subsidi.
Pembahasan tentang strategi perumahan dilakukan Menteri PKP, Gubernur Jawabarat, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wali Kota Depok Supian Suri, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Menteri Ara menyampaikan bahwa program bedah rumah di Jawa Barat akan diluncurkan secara besar pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung " Saya bersama KDM yang dibahas pertama adalah program bedah rumah. Bedah yang akan diluncurkan di Jawa Barat," ujar Menteri Ara.
Selain BSPS, Menteri PKP juga menyampaikan pembahasan terkait percepatan pembangunan rumah susun subsidi, termasuk pemanfaatan hunian di kawasan Meikarta. " respon positif dari Gubernur dan Bupati Bekasi yang sangat mendukung karena lokasinya bagus, dekat dengan tempat ibadah, tempat pekerjaan, rumah sakit, sekolah, pasar dan progresnya cepat," kata Menteri Ara.
"Kita bicara juga rencana pembangunan rumah susun dukungan tanah dari Kementerian Komdigi seluas 45 hektare di Depok itu juga sangat ideal. Wali Kota menyampaikan rencana rusun itu juga akan sangat membantu perumahan bagi rakyat di Jawa Barat, khususnya di sekitar Jakarta yang padat-padat itu kan di Depok dan sekitarnya," lanjutnya.
Menurut Menteri Ara, langkah tersebut menjadi lompatan besar dalam penyediaan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat. "Jadi saya pikir dua hal ini suatu langkah perubahan yang luar biasa karena lima tahun terakhir ini sebenarnya pembiayaan untuk perumahan rusun subsidi itu nggak lebih hanya 140 unit saja. Saya rasa tahun ini kita bisa melakukan lompatan yang luar biasa" tegasnya.
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan bahwa selama ini program bantuan rumah tidak layak huni sering terkendala "Bantuan rumah tidak layak huni atau renovasi rumah itu selalu terkendala di mana masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses program tersebut karena harus melalui usulan kepala desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi," ujar KDM.
Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat nantinya dapat mengusulkan langsung melalui aplikasi. "KDM betsama Kementerian PKP akan membuka aplikasi khusus kepada masyarakat langsung mengakses permohonan bantuan bedah rumah," jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi tersebut juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang menemukan rumah tidak layak huni di lapangan. "Jadi bisa orang yang pemilik rumahnya, tetangganya, warga, tokoh, aktivis, bahkan penggiat media sosial yang menemukan rumah rakyat miskin kemudian langsung meng-upload dalam sistem aplikasi kita nanti terdaftar dan terverifikasi," kata Dedi.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menegaskan "Aplikasi tersebut bisa diakses langsung masyarakat yang akan menjadi antrean bagi masyarakat, sehingga apa yang akan kita lakukan itu benar-benar dari usulan-usulan rakyat langsung," ujar Fitrah Nur.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaska, "kemudian kita sudah membuat suatu skema untuk rumah susun subsidi yang pertama adalah kita merubah terkait dengan harga jual tertinggi yang bisa dibiayai oleh subsidi."ujar Sri Haryati.
Ia juga menyampaikan adanya fleksibilitas ukuran unit hingga 45 m², perpanjangan tenor pembiayaan dari 20 menjadi 30 tahun, serta subsidi tambahan sekitar Rp4 juta,"ucapnya.
