Menteri Dody Tekankan Ketersediaan Air Bersih Bagi Rumah Hunian di Tapanuli Selatan

Menteri Dody Tekankan Ketersediaan Air Bersih Bagi Rumah Hunian di Tapanuli Selatan
Menteri Dody saat kunjungan memastikan huntara di Tapsel selesai dalam minggu ini ( birkom pu)

Tapanuli Selatan - Spektroom : Ketersediaan air bersih menjadi prioritas utama sebelum rumah hunian ditempati masyarakat. Hal tersebut dikatakan  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat kembali meninjau pembangunan rumah hunian di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (26/2/2026)

Menteri Dody mengatakan kunjungan nya ke Tapanuli Selatan untuk mendorong percepatan penyelesaian pembangunan rumah hunian bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus menjamin kesiapan layanan dasar sebelum ditempati.

Menurut Menteri Dody, percepatan penyelesaian fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar kelayakan dan kenyamanan dasar. “Kita tidak ingin warga masuk sebelum kebutuhan dasarnya siap. Air bersih harus cukup. Itu yang sedang kita pastikan agar saat ditempati, hunian ini benar-benar layak dan mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat,” kata Menteri Dody.

Sistem air bersih di Batang Toru memanfaatkan sumur bor dan tandon air dengan pompa, sementara pasokan listrik bersumber dari PLN dengan daya 900 watt per unit. Saat ini telah tersedia dua titik sumur bor dangkal, dan Kementerian PU akan menambah menjadi empat hingga lima titik sumur bor untuk memastikan kecukupan pasokan air bagi seluruh warga di 21 blok hunian.

Hanya tinggal beberapa unit huntara belum selesai

"Saya lihat debit airnya masih kurang, jadi harus menambah beberapa titik bor supaya cukup untuk sekitar 250-an kepala keluarga,” ujar Menteri Dody.

Pembangunan rumah hunian dilaksanakan Kementerian PU melalui Ditjen Prasarana Strategis dengan progres fisik mencapai 87,30%. Menteri Dody mengatakan  bahwa penyelesaian fisik  hunian sementara ditargetkan rampung pada pekan depan.

“Huntara yang dikerjakan Kementerian PU di Tapanuli Selatan sesuai permintaan Bupati dan Ketua BNPB, Insya Allah secara fisik Minggu atau Senin depan selesai. Tapi kita masih harus korelasikan dengan Bupati kapan pengungsi bisa masuk," kata Menteri Dody.

Sebagian huntara siap ditempati para pengungsi ( birkom pu)

Secara keseluruhan rumah hunian dibangun sebanyak 252 unit dengan 21 blok modular untuk menampung sekitar 245 kepala keluarga atau kurang lebih 1.800 jiwa terdampak bencana. Penetapan calon penghuni sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Setiap blok terdiri atas 12 unit hunian dan dilengkapi fasilitas sanitasi komunal berupa 6 unit toilet dan 6 unit shower, masing-masing terdiri dari 3 unit untuk perempuan dan 3 unit untuk laki-laki. Secara keseluruhan tersedia 126 unit toilet dan 126 unit shower. Selain itu, kawasan dilengkapi dapur bersama, area cuci, serta sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 5 m3.

Rumah hunian dibangun di atas lahan seluas 14.369,03 m2 dari total lahan terukur 74.081,51 m2, dengan luas kawasan keseluruhan sekitar 2,6 hektare. Fasilitas pendukung yang disiapkan meliputi mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal dan taman bermain anak, pos jaga, serta area hijau dan parkir.

Berita terkait

Pemprov Sumbar Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Desa, Nagari Creative Hub Sikalang Jadi Contoh Pemberdayaan Masyarakat

Pemprov Sumbar Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif Desa, Nagari Creative Hub Sikalang Jadi Contoh Pemberdayaan Masyarakat

Sawahlunto-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan kunjungan kerja ke Desa Sikalang, Kota Sawahlunto, Jumat (6/3/26) dalam rangka pembinaan dan aktivasi elemen Nagari Creative Hub Sikalang sebagai upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis potensi desa. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi

Riswan Idris, Rafles
Terbitkan Permen Komdigi No. 9/2026, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Terbitkan Permen Komdigi No. 9/2026, Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Jakarta - Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Peraturan ini menjadi landasan teknis bagi pelaksanaan kebijakan

Diah Utami, Rafles