Menteri Kependudukan Temui Kader Pendamping Keluarga dan Keluarga Risiko Stunting di Sleman
Sleman – Spektroom : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, bertemu dengan ratusan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Sleman di Balai Budaya Tamanmartani, Kalasan, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forkopimda.
Selain berdialog dengan para kader TPK, Menteri juga berinteraksi langsung dengan sejumlah keluarga berisiko stunting yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Di hadapan para kader, Wihaji menegaskan bahwa Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Ia bahkan menguji pemahaman para kader dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait tugas dan fungsi mereka di lapangan.
Menurut Wihaji, pemerintah pusat saat ini mendorong pendekatan kerja yang lebih berorientasi pada aksi nyata dan pemantauan langsung di masyarakat. Hal tersebut, kata dia, merupakan arahan langsung dari Presiden RI agar program-program pemerintah benar-benar berjalan efektif hingga tingkat akar rumput.
“Saya mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk turun ke lapangan. Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, jangan banyak FGD. Cek di lapangan, apakah betul tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik,” tegas Wihaji.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyambut baik kunjungan Menteri Kependudukan sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun keluarga yang berkualitas.
Danang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman siap mendukung penuh kebijakan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga ketepatan data agar intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
“Stunting bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Karena itu verifikasi dan validasi data menjadi kunci agar intervensi tepat sasaran dan keluarga yang berisiko bisa segera didampingi,” ujarnya.
Saat ini, Kabupaten Sleman mengoptimalkan pendampingan keluarga melalui 2.088 anggota TPK yang tersebar di 16 kapanewon. Selain itu, terdapat 212 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), 134 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), 175 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), 16 Sekolah Lansia, serta 131 kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
Dalam rangkaian Harganas ke-33, Pemkab Sleman juga mengintegrasikan program literasi keuangan keluarga bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko keuangan di masa depan.
