Menteri Keuangan Rencana Akan Turunkan PPN Guna Dorong Daya Beli Masyarakat

Menteri Keuangan Rencana Akan Turunkan PPN Guna Dorong Daya Beli Masyarakat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Jumpa media ( foto: tangkapan layar video kemenkeu)

Spektroom -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini sebesar 11% guna mendorong daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Purbaya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025).

Kami akan lihat seperti apa akhir tahun ekonominya, seperti apa uang [penerimaan negara] yang saya dapat sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear. Nanti akan kami lihat bisa enggak menurunkan PPN untuk mendorong daya beli masyarakat, tetapi itu kami pelajari dulu secara hati-hati," terangnya.

Sebagaimana diketahui, tarif PPN dari 10% ke 11% pada 2022 lalu sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada pandemi Covid-19.

Sekarang  Menteri Keuangan sebagai bendahara negara  akan mempertimbangkan penurunan tarif PPN dengan melihat situasi perekonomian hingga akhir tahun.  Sebenarnya tarif PPN diamanatkan untuk naik menjadi 12% pada awal tahun ini apabila merujuk ke UU HPP. Akan tetapi, Presiden Prabowo Subianto sebelum pergantian tahun memutuskan PPN 12% hanya berlaku pada barang mewah, atau barang yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah alias PPnBM.

Di sisi lain, pendapatan negara sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar Rp1.863,3 triliun atau turun 7,2% (yoy) dari periode yang sama pada 2024 yang sudah mencapai Rp2.008,6 triliun. Realisasinya baru 65% dari outlook yakni Rp2.865,5 triliun. Lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu bersumber dari penerimaan akibat penurunan harga migas dan tambang," ujar Purbaya

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan pajak bruto per September 2025 sebesar Rp1.619,2 triliun atau sudah lebih tinggi dari September 2024 yakni Rp1.588,2 triliun. Dari penerimaan PPh badan, PPh orang pribadi, PBB, hanya PPN dan PPnBM yang realisasinya masih turun yakni 3,2% dari tahun sebelumnya pada September 2025. Nilainya yakni Rp702,20 triliun hingga 20 September 2025. "Akan kita pantau terus semoga semakin menuju ke belakang perekonomian semakin baik, realisasi bruto semakin meningkat," katanya.

Namun demikian, penerimaan dari kepabeanan dan cukai justru tumbuh hingga 7,1% (yoy). Nilainya pada September 2025 yakni Rp221,3 triliun atau lebih tinggi dari September 2024 sebesar Rp206,7 triliun. Realisasi penerimaan bea cukai hingga akhir September 2025 sudah 71,3% dari outlook tahun ini yaitu Rp310,4 triliun.

Adapun PNBP turun 19,8% (yoy) per September 2025 yakni Rp344,9 triliun. Realisasinya baru 72,3% dari outlook Rp477,2 triliun, lantaran dividen BUMN sudah tidak masuk lagi ke kantong negara

Berita terkait

Soft Launching QRIS Tap Tandai Kesiapan Perbankan Kalimantan Selatan dalam Inovasi Pembayaran Digital

Soft Launching QRIS Tap Tandai Kesiapan Perbankan Kalimantan Selatan dalam Inovasi Pembayaran Digital

Junaidi, Agung Yunianto Spektroom – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan melakukan soft launching layanan pembayaran terbaru, QRIS Tap, yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Fadjar Majardi, bersama Pimpinan Perbankan di Kalimantan Selatan. Peluncuran ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Bankers Day 2025, yang merupakan ajang kebersamaan antara Bank

Junaidi