Menteri PKP Bertemu Pemimpin Redaksi Media, Bahas Percepatan Pembangunan Huntap Korban Bencana di Sumatera

Menteri PKP Bertemu Pemimpin Redaksi Media, Bahas Percepatan Pembangunan Huntap Korban Bencana di Sumatera
Maruarar gelar pertemuan dengan Pimred berbagai media terkait pembangunan huntap korban bencaba Sumatera ( birkom pkp)

Spektroom - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar pertemuan dengan sejumlah Pemimpin Redaksi media nasional. Pertemuan ini dirangkaikan dengan rapat daring (online meeting) yang membahas percepatan bantuan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Pertemuan dengan para Pemred ini sekaligus menjadi sarana komunikasi terbuka antara Kementerian PKP dan media untuk menyampaikan langkah-langkah konkret pemerintah dalam penanganan pascabencana, serta memastikan informasi yang diterima publik akurat, transparan, dan berimbang.

Sedangkan Rapat daring tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Kepala BPKP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, sebagai bentuk sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam percepatan penanganan pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana merupakan arahan langsung Presiden  “Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas: negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” tegas Maruarar.

Selain pertemuan dgn pimpinan media juga duadakan rapat daring dengan sejimlah stakeholder terkait pembangunan huntap ( birkom pkp)

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan, Maruarar menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan BPKP telah menyatakan komitmennya untuk membantu dari sisi hukum dan pengawasan, sehingga proses pembangunan huntap dapat berjalan cepat, tertib, dan akuntabel. Dukungan juga diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama dalam penguatan aspek sosial kemasyarakatan.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan rencana pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan tidak menggunakan APBN. Dari total tersebut, sebanyak 2.500 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya merupakan inisiatif langsung dari Maruarar Sirait.

Sebanyak 2.603 unit huntap CSR tersebut akan dialokasikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan rincian rencana alokasi sebagai berikut: Provinsi Aceh: 1.000 unit Provinsi Sumatera Utara: 1.003 unit. Provinsi Sumatera Barat: 600 unit.

Maruarar meminta kepada pemerintah daerah di Aceh dan Sumatera Barat untuk segera menyiapkan lahan pembangunan huntap, agar proses pembangunan dapat segera dimulai dan tidak terkendala administrasi.Untuk tahap awal pelaksanaan, pembangunan akan dilakukan di Sumatera Utara, mengingat kesiapan lahan yang telah tersedia.

Pertemuan dengan para Pemred ini sekaligus menjadi sarana komunikasi terbuka antara Kementerian PKP dan media untuk menyampaikan langkah-langkah konkret pemerintah dalam penanganan pascabencana, serta memastikan informasi yang diterima publik akurat, transparan, dan berimbang.

Berita terkait