Menteri PKP Mulai Land Clearing Apartemen Subsidi Meikarta Agar Secara Masif Cepat Terlaksana

Menteri PKP Mulai Land Clearing  Apartemen Subsidi Meikarta Agar Secara Masif Cepat Terlaksana
Menteri PKP saat wawancara dengan TV Swasta Sabtu Pagi terkait Pembangunan Apartemen Subsidi Meikarta ( foto: Tangkapan Layar/ Spektroom/DD)

Spektroom - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai tahapan land clearing (29/1) pembangunan rusun subsidi untuk rakyat di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan Meikarta telah clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri Ara saat Land Clearing Kamis lalu (29/1/) di Bekasi (humas perumahan)

“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Maruarar dalam wawancara  dengan Televisi Swasta, di Jakarta, Sabtu pagi (31/1/2026).

Dalam wawancara tersebut Menteri Ara mengatakan, Ia berkeliling sekitar lokasi apartemen dilakukan sendiri untuk mengetahui jarak dari apartemen ke tempat industri, Rumah Sakit, ke Sekolah, ke Pasar semuanya ada dilokasi tersebut

" Saya lakukan semua sendiri tanpa perintah bawahan atau ke staf saya, untuk mengukur jarak waktu tempuh, dan saya dapatkan semua sekitar 10 menit, itu juga atas perintah langsung presiden dan Presiden berpesan agar kata Rusun diganti dengan Apartemen agar lebih keren " Ujarnya sambil tertawa.

Menteri Ara berharap dengan adanya apartemen Subsidi ini para buruh tukang ojek, penjual bakso, dan lain lain nya, bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman,dan dekat dengan segala fasilitas yang sudah ada " Saya berharap sekali apa yang  menjadi keinginan Presiden untuk mensejahterakan Rakyat nya terwujud salah satunya memiliki hunian yang layak" ucap Ara.

Ara juga menjelaskan  disana nanti ada juga apartemen sewa bagi yang ingin sewa " mungkin anak anak gen Z  ingin nya sewa karena bisa berpindah pindah. Disana juga disediakan berbagai ukuran dari yang satu kamar, dua kamar dan  tiga kamar" jelasnya.

Di kawasan tersebut disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare, dengan lokasi pertama seluas 10 hektare akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, Pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, secara keseluruhan ditargetkan 141.000 unit.

Pembangunan apartemen subsidi Meikarta akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing, dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.

Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang konsisten terhadap program perumahan. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa barat, Bupati Bekasi yang terus mendukung pelaksanaan program perumahan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Kamis ( 29/2)/Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pembangunan rusun subsidi ini menjadi jawaban atas persoalan hunian di Kabupaten Bekasi
“Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini adalah solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat,” ujar Dedi.

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti