Normalisasi Kali Ciliwung Dikebut Targetkan Pembebasan 170 Bangunan
Jakarta – Spektroom : Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mempercepat pelaksanaan proyek normalisasi Kali Ciliwung sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di ibu kota. Saat ini, proses pekerjaan masih difokuskan pada pembebasan lahan di sejumlah titik yang masuk dalam koridor normalisasi sungai.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan hingga saat ini sebanyak 62 bangunan telah berhasil dibebaskan melalui proses ganti rugi dan pembongkaran. Sementara itu, sebanyak 108 bangunan lainnya masih dalam proses penyelesaian dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat meninjau langsung progres pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, dari total target 170 bangunan yang harus dibebaskan di lokasi tersebut, progres yang telah dicapai menunjukkan perkembangan positif.
"Dari target bidang yang ada di sini sebanyak 170, alhamdulillah sudah selesai 62 bangunan. Mudah-mudahan hingga akhir tahun seluruh target yang ada bisa diselesaikan," ujarnya.
Pramono, menjelaskan, proyek normalisasi di segmen Cawang mencakup wilayah Rawajati, Pangadegan, Cawang, hingga Cililitan. Seluruh kawasan tersebut selama ini menjadi titik rawan luapan Kali Ciliwung ketika intensitas hujan tinggi.
"Diharapkan, proyek yang sempat terhenti selama beberapa tahun itu kini dapat kembali berjalan lancar setelah penetapan lokasi (penlok) resmi ditandatangani. Pemerintah menargetkan keseluruhan normalisasi Kali Ciliwung selesai pada 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-500 Kota Jakarta," tandasnua.
Menurut, Pramono, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena kapasitas sungai dalam menampung debit air akan meningkat.
"Selain Kali Ciliwung, Pemprov DKI juga menyiapkan program normalisasi di Kali Krukut dan Kali Cakung Lama sebagai bagian dari upaya jangka menengah hingga panjang dalam memperkuat sistem pengendalian banjir Jakarta." ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga memastikan proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan tanpa melibatkan pihak perantara. Untuk mempermudah warga yang sedang mengurus administrasi ganti rugi, Pemprov DKI bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka posko pelayanan di lokasi.
Melalui posko tersebut, masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung terkait kelengkapan dokumen maupun proses administrasi tanpa harus menggunakan jasa penghubung.
"Kalau ada administrasi yang kurang, masyarakat bisa langsung datang ke posko dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan, sebanyak 62 rumah telah selesai menerima ganti rugi dan dibebaskan.
"Penyelesaian pembebasan di kawasan Cawang, Rawajati, dan Pangadegan ditargetkan mampu mendukung pembangunan normalisasi sepanjang sekitar dua kilometer hingga akhir tahun ini," ucapnya.
