NTB dan Kemensos Perkuat Sinergi Penanganan Masalah Sosial dan Kemiskinan
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Gubernur Miq Iqbal.
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat sinergi percepatan penanganan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial. Dalam pertemuan antara Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (9/3/2026), Kementerian Sosial bahkan menyatakan antusiasmenya menjadikan NTB sebagai salah satu percontohan nasional penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu.
Menanggapi paparan tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk mengundang Menteri Sosial menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 6 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal juga memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yaitu pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian utama karena NTB masih termasuk dalam 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
“Saat ini NTB masih memiliki sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, dengan jumlah hampir 114 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelas Miq Iqbal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menjalankan program Desa Berdaya yang difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, setiap tahun sekitar 40 desa mendapatkan pendampingan khusus untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan secara terarah dan berbasis data yang akurat. Pendamping melakukan verifikasi dan validasi kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Pada level keluarga, setiap kepala keluarga miskin ekstrem mendapatkan dukungan sekitar Rp 7 juta untuk mengembangkan usaha produktif sebagai sumber penghidupan, seperti peternakan ayam petelur, budidaya sayuran, atau pengembangan greenhouse. Sementara pada level desa, dialokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat masyarakat keluar dari kemiskinan.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTB juga menyampaikan harapan agar masyarakat yang sedang mendapatkan intervensi program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Idealnya mereka tetap mendapatkan bantuan sosial setidaknya selama satu tahun masa intervensi, agar memiliki waktu untuk benar-benar mandiri secara ekonomi sebelum keluar dari kelompok miskin,” ujar Miq Iqbal.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa sebagai tempat layanan pengaduan sosial masyarakat yang terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB. Ia bahkan menyatakan komitmennya untuk hadir dalam Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga akan melaksanakan bhakti sosial operasi katarak bagi 500 warga NTB, dengan alokasi sekitar 350 pasien di Pulau Lombok dan 150 pasien di Pulau Sumbawa.
“Untuk NTB saya sangat antusias. Saya ingin NTB menjadi percontohan dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial secara terpadu,” ujar Gus Men.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Miq Iqbal menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi NTB untuk bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam menjalankan berbagai program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
