NTB Percepat Penurunan Stunting Melalui Kolaborasi
Lombok Timur-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S) yang dirangkaikan dengan Pasar Rakyat, Kamis (2/7/2026), di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, hingga keluarga sebagai garda terdepan pencegahan stunting.
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti menegaskan tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting membutuhkan perhatian yang lebih serius.
“Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat,” ujar Wagub Dinda.
Wagub Dinda juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak sebelum pernikahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan calon orang tua, pemenuhan status gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal menjelaskan Program PP3S dibangun melalui proses panjang dengan mengedepankan pendekatan intervensi serentak dan terintegrasi.
Menurutnya, pengalaman pendampingan di berbagai desa menunjukkan bahwa penyebab stunting sangat beragam dan tidak selalu berasal dari persoalan kesehatan.
“Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Wabup Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menyampaikan tantangan terbesar percepatan penurunan stunting adalah memastikan seluruh kebijakan dibangun di atas data yang valid dan terintegrasi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat ini terus memperbaiki kualitas pendataan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Lombok Timur telah menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam penguatan sistem data percepatan penurunan stunting.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Desa Lendang Nangka Utara Lalu Wiranata menyebutkan desa yang dipimpinnya memiliki 15 pekadusan dengan jumlah penduduk lebih dari 11 ribu jiwa dan luas wilayah hampir 900 hektare yang didominasi lahan pertanian nanas.
Ia mengungkapkan bahwa desa tersebut masih menghadapi tantangan tingginya angka kemiskinan dengan sekitar 1.200 kepala keluarga miskin. Namun melalui Program Desa Berdaya, sekitar 200 kepala keluarga telah menerima manfaat secara langsung.
