Trending

Pasokan Ayam Belum Ideal, Peternak Palangka Raya Diminta Atur Ritme Produksi

Pasokan Ayam Belum Ideal, Peternak Palangka Raya Diminta Atur Ritme Produksi
Salah satu tempat pembesaran ayam potong biasanya di luar pemukiman. (dok MC PRaya)

Spektroom – Kebutuhan daging ayam di Kota Palangka Raya masih melampaui kemampuan produksi peternak lokal. Dari kebutuhan sekitar 30 ribu ekor per hari, produksi dalam daerah baru menyentuh kisaran 27 ribu ekor. Selisih tipis ini kerap berdampak besar di pasar.

Ketika permintaan naik dan pasokan tak bergerak cepat, harga daging ayam melambung hingga Rp45 ribu per kilogram. Situasi paling terasa di pasar tradisional, terutama saat stok pedagang menipis.

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Kalimantan Tengah, Andi Bustan, menegaskan persoalan utama tidak semata jumlah ternak, melainkan manajemen produksi yang belum rapi.
“Yang sering luput itu pengaturan waktu panen. Bibit masuk kandang harus diatur supaya panen tidak bersamaan. Kalau serempak, pasar kaget,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Ia menilai stabilitas pasokan bisa dicapai jika peternak lebih disiplin mengelola siklus produksi. Selain itu, koordinasi lintas daerah juga perlu diperkuat agar suplai dari luar tidak menekan peternak lokal.
“Kerja sama Pinsar Kalteng dan Kalsel harus berbasis kuota yang jelas. Peternak lokal tetap harus jadi pemain utama di kandang sendiri,” tegas Andi.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya, Fajar Bhakti, menyebut fluktuasi harga ayam umumnya bersifat sementara.
“Biasanya lonjakan harga hanya berlangsung dua sampai tiga hari, terutama menjelang hari besar keagamaan,” jelasnya.

Fajar mengungkapkan, arah pembenahan kini mulai terlihat. Sejumlah peternak lokal, khususnya di Kecamatan Rakumpit, mulai beralih ke sistem semi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi.
“Kalau ini konsisten dikembangkan, produksi ayam lokal akan naik bertahap. Target akhirnya jelas: kebutuhan harian warga Palangka Raya bisa dipenuhi dari daerah sendiri,” pungkasnya. (Polin- ndik)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno