Ketenagakerjaan

Pelatihan Kerja Gratis Sebagai Strategis Memoles Kompetensi Warga Siap Bersaing Di Dunia Kerja

Asmari, Rafles

06 Mei 2026 — 1 min read

Dinas Tenaga Kerja Depok, membuka pelatihan kerja gratis. (Foto: Dok. Disnaker)

Depok-Sprktroom : Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) resmi membuka kembali program pelatihan kerja gratis untuk tahun anggaran 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai strategi untuk memoles kompetensi warga lokal agar siap bersaing di dunia kerja sekaligus menekan angka pengangguran.

"Fasilitas ini diberikan khusus bagi pemegang KTP Depok yang saat ini berstatus belum bekerja. Tahun ini disnaker kembali memfasilitasi pelatihan kerja gratis untuk masyarakat Kota Depok," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nessi Anissa Hindari, Rabu (6/5/2026).

Dikatakan, pihaknya menaruh harapan besar agar program tersebut tidak hanya melahirkan pekerja yang handal tetapi juga melahirkan para wirausahawan baru di kota Depok.

Kepala bidang pelatihan produktivitas dan bina bina pelatihan kerja Disnaker Kota Depok Yani Lestari merinci kuota dan jenis ketrampilan yang bisa dipilih oleh masyarakat di antaranya Conten creator, Barista, perbengkelan roda dua dan menjahit. Dari rincian itu kouta yang disediakan untuk peserta pelatihan berjumlah 100 orang.

"Bagi masyarakat yang berminat untuk mengikuti oelatihsn kerja gratis harus memenuhi kriteria sebelum mendaftar yaitu memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Depok, mempunyai Kartu AK-1 (Kartu Kuning), berusia minimal 18 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal dan belum bekerja, jelas Yani"Pendaftaran dilakukan secara online melalui website simpel depok,go.id untuk pelatihan kerja, sedangkan untuk pendaftaran AK-1 dapat melalui ajogawe. depok.go.id dan untuk pendaftaran hingga akhir Mei 2026 " tutup Yani.

Berita terkait

Langgar PP TUNAS, Platform Global Terancam Denda 6 Persen Pendapatan Global

Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah merumuskan sanksi denda bagi platform digital yang melanggar ketentuan pelindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen

Jabatan Kakanwil BPN Kepri Diserah-terimakan

Kepri-Spektroom : Posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami pergantian dari Nurus Sholichin kepada Budi Hartanto. Pejabat lama mendapat tugas baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Riau. Sedangkan pejabat baru Budi Hartanto sebelumnya bertugas sebagai Kapala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara. Pejabat Lama Nurus Sholichin bertugas

BAKN DPR Dengarkan Masukan Akademisi Terkait DTSEN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI menerima masukan tiga pakar dari perguruan tinggi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masukan ini penting untuk mengurai benang kusut 10 pengelompokan masyarakat (desil 1-10) yang akan memperoleh berbagai program perlindungan sosial atau bantuan dari pemerintah. "Masukan dari para

Lima Mahasiswa UMJ, Lima Gelar Juara: Ketika Keringat dan Perjuangan Berbuah Prestasi

Jakarta-Spektroom : Gemuruh pertandingan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada akhir Agustus lalu menjadi saksi perjuangan para atlet muda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Di tengah persaingan karate yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah, lima mahasiswa UMJ tampil gemilang. Mereka bukan sekadar ikut bertanding, tetapi pulang membawa lima gelar Juara