Pembenahan Mekanisme Hukum Pemilu Perlu Dilakukan Sehingga Responsif dan Efektif Menindak Pelanggaran
Spektroom - Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas hukum, yang tunduk pada konstitusi.
Demi terwujudnya supremasi hukum dan keadilan sepatutnya seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh serta taat terhadap hukum yang berlaku di tanah air.
Dalam kaitan ini tugas negara dalam hal ini pemerintah melaksanakan aturan hukum sebagai mana mestinya, disamping itu pemerintah harus menghormati dan melindungi hak-hak rakyat baik individu maupun masyarakat dalam pemilikan.
Manakala pemerintah tidak melaksanakan hukum secara adil, maka hal ini dianggap kelalaian. Dalam hubungannya dengan pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sehingga pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan Hendra Firmansyah dalam desertasinya tentang Hakikat penegakan hukum pidana Pemilihan Umum, studi di Provinsi Sulawesi Selatan ketika mengikuti uji kompetensi untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana PPs UMI Makassar, Jum'at (3/2/2026).
Gelar uji kompetensi dipimpin Asdir II PPs Umi Makassar, Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin, SE., M.Si. dengan penyanggah Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH. Prof. Dr. Kamal Hujaz, SH., MH. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH. Dr. H. Muhammad Syafii A. Basalama, SE. MM. dan Prof. Dr. H. Muzakkir, SH., MH.
Sementara Co Promotor 2 Prof. Dr. H. Askari Razak, SH., MH. Co Promotor 1 Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH., MH.
Menurut Promovendus Hendra Firmansyah, pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi. Prosedur dalam sebuah demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang akan dipimpin.
Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansial yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Artinya jelas Hendra Hermansyah, yang berhasil meraih nilai Cumlaude, rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan jalannya demokrasi.
Meski demikian, ungkap Hendra yang juga seorang pengacara di Kota Makassar dalam hal tingkat kriminalitas dari dampak pemilu Sulawesi Selatan berada pada peringkat kelima di antara provinsi di tanah air.
Kondisi ini menggaris bawahi hakikat penegakan hukum yang optimal untuk menekan angka kejahatan, dilakukan melalui pembenahan mekanisme penegakan hukum pemilu sehingga responsif dan efektif dalam menindak pelanggaran.
