Pemkab Kendal Luncurkan Gass PBB P2 Guna Mempermudah Wajib Pajak
Kendal-Spektroom: Pemerintah Kabupaten Kendal meluncurkan Gerakan Aksi Sinergis Stakeholder Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Gass PBB P2) Tahun 2026 yang dibarengi kemudahan pembayaran pajak melalui sistem QRIS.
Hal itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, program Gass PBB P2 diluncurkan sebagai upaya mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, digitalisasi pembayaran melalui QRIS akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus datang ke loket pembayaran.
"Pembayaran melalui QRIS ini untuk memudahkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Jadi, saat membayar pajak tidak harus ke loket-loket, tapi bisa menggunakan QRIS yang dilakukan kapanpun dan di manapun, dengan bank apapun," ujarnya, Senin, 22 Juni 2026.
Kemudahan tersebut akan mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2027. Nantinya, pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 akan disertakan kode QR yang dapat langsung dipindai untuk melakukan pembayaran.
Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendal, Yustisia Andi Astuti, menjelaskan peluncuran Gass PBB P2 dilatarbelakangi masih rendahnya realisasi PBB-P2 dibandingkan nilai ketetapan pajak yang ditetapkan setiap tahun.
Ia menyebutkan, realisasi PBB-P2 Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total ketetapan pajak.
"Perolehan PBB-P2 tahun 2025 memang 103 persen dari target sebesar Rp55 miliar. Akan tetapi, persentase dari ketetapan yang sebesar Rp58 sampai Rp60 miliar hanya 81 persen," ujarnya.
Pada tahun 2021, realisasi PBB-P2 mencapai sekitar 85 persen dari total ketetapan. Namun, pada tahun 2025 angkanya turun menjadi 81 persen.
Melalui Gass PBB P2, Pemkab Kendal melakukan sinergi antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan oleh Inspektorat, serta dukungan Kejaksaan dalam penagihan tunggakan pajak, termasuk tunggakan PBB tanah bengkok.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran agar masyarakat semakin terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan data Bapenda Kendal, hingga saat ini realisasi penerimaan PBB-P2 baru mencapai sekitar 30 persen dari target yang ditetapkan.
Oleh karena itu, berbagai langkah optimalisasi terus dilakukan agar target penerimaan pajak daerah dapat tercapai hingga akhir tahun.
