Pemkab Ngawi Perluas Cakupan Kepesertaan Pekerja Informal dalam Jaminan Sosial BPJS KT

Pemkab Ngawi Perluas Cakupan Kepesertaan Pekerja Informal dalam Jaminan Sosial BPJS KT
Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah antara BPJS KT dan Pemkab Ngawi

Spektroom - Sekitar 500 ribu tenaga kerja di kabupaten Ngawi, yang terdaftar sebagai peserta BPJS-TK baru 24 persen, padahal target nasional minimal 45 persen pada 2029. Itulah sebabnya, bupati Ngawi Ony Anwar Harsono berupaya memperluas jaminan sosial bagi pekerja informal di wilayahnya dengan komitmen dan sinergitas semua pihak demi keberhasilan program ini

. “Tenaga kerja formal relatif mudah terjamin, namun pekerja informal membutuhkan komitmen dan sinergi bersama agar seluruh pekerja terlindungi,” katanya.

Pemkab Ngawi menargetkan pekerja jasa konstruksi, kader posyandu, petani, dan buruh tani agar ikut terdaftar. Iuran mandiri BPJS-TK terjangkau, mulai Rp16.800 per bulan, dengan manfaat meliputi perlindungan kecelakaan kerja hingga santunan kematian.

Bupati Ony menegaskan bahwa program ini merupakan investasi perlindungan diri bagi seluruh pekerja di Ngawi. Atas upaya ini, kabupaten Ngawi mendapat perhatian melalui Universal Coverage Jamsostek Award dan program Intensifikasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di Kurnia Convention Hall Center, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS-TK Jawa Timur Hadi Purnomo, pimpinan BPJS-TK wilayah sekitar, kepala OPD, dan camat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Ngawi dan BPJS-TK tentang komitmen bersama memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti