Pemkab Tanah Datar Selaraskan Program Pembangunan untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Tanah Datar--Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan seluruh program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyelarasan tersebut dibahas dalam Desk Khusus pada Rapat Asistensi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Gedung Bappeda Sumbar, Padang, Jumat (9/10/2026).
Rapat asistensi tersebut dihadiri pimpinan daerah se-Sumatera Barat dan menjadi forum strategis untuk mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Kabupaten Tanah Datar hadir dengan delegasi lengkap dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, didampingi Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, Kepala Baperlitbang Adriyanti Rustam, dan Kepala Inspektorat Helfy Rahmi Harun.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Yozarwardi, saat membacakan sambutan Gubernur Sumatera Barat, menekankan bahwa target pertumbuhan 8 persen tidak bisa dicapai secara parsial.
Menurutnya, dibutuhkan kerja kolektif dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten/kota sebagai ujung tombak pelaksanaan program.
"Upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kerja keras, sinergi, dan kolaborasi yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan," ujar Yozarwardi.
Ia meminta setiap daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perekonomian terkini, mengidentifikasi hambatan pertumbuhan, serta mengoptimalkan potensi unggulan masing-masing wilayah.
Hasil evaluasi tersebut, kata dia, harus menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut yang konkret, terukur, dan berorientasi hasil. Perencanaan pembangunan juga harus didukung data yang akurat dan pelaksanaan program yang terarah.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyatakan Pemkab Tanah Datar siap melakukan penyelarasan program secara total.
Ia menegaskan, penyelarasan tidak hanya berhenti di dokumen perencanaan, tetapi harus berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
"Penyelarasan program pembangunan merupakan bagian penting dari upaya mendorong percepatan ekonomi daerah. Ini harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi agar dampaknya terasa langsung bagi masyarakat," kata Ahmad Fadly.
Wabup berharap forum asistensi ini mampu memperkuat keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan anggaran menjadi lebih efektif.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanah Datar untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi lintas sektor, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
"Dengan pelaporan berkala, berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan semakin efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tutupnya. (Ris1)
