Pemko Banjarmasin Bersama Masyarakat Atasi Persoalan Sampah Di Banjarmasin
Junaidi, Agung Yunianto
Banjarmasin-Spektroom : Warga RT 30 Komplek PWI Sungai Andai Banjarmasin dalam suasana Ramadhan 1447 Hijriyah, juga menggelar buka puasa bersama, Jum'at (6/3/2026).
Dalam kesempatan penuh kebersamaan dan keakraban itu, juga disampaikan persoalan sampah.
Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmie menegaskan, kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam menjaga lingkungan sebenarnya sudah mulai tumbuh dan terlihat nyata di berbagai kawasan permukiman. Salah satu contohnya terlihat dari upaya swadaya yang dilakukan warga Komplek PWI Blok F RT 30 yang secara mandiri mengelola persoalan sampah di lingkungan mereka.
Menurut Zainal Helmie, warga di kawasan tersebut telah menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan cara bergotong royong dan secara sukarela membayar iuran setiap bulan kepada petugas kebersihan untuk mengumpulkan serta membuang sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) terdekat.
“Artinya masyarakat sebenarnya sudah bergerak dan punya kesadaran untuk menjaga lingkungannya dari persoalan sampah. Warga bahkan rela mengeluarkan biaya sendiri setiap bulan agar sampah bisa diangkut dengan baik,” ujarnya.
Namun demikian, kata Helmie, upaya masyarakat tersebut kini kembali dihadapkan pada kebijakan baru dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang meminta warga melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga masing-masing. Kebijakan ini dinilai bertujuan baik, yakni untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS maupun tempat pembuangan akhir.
Helmie menila, kebijakan tersebut tidak akan berjalan maksimal apabila hanya sebatas imbauan tanpa diikuti langkah nyata dari pemerintah, terutama dalam bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat di tingkat lingkungan.
“Untuk mengurangi sampah memang perlu pemilahan, itu benar. Tetapi kalau hanya sekadar imbauan tanpa sosialisasi yang jelas di masing-masing RT, tentu akan sulit terwujud,” tegasnya.
Sedangkan Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Zainal Hakim, menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam upaya penanganan masalah sampah di kota berjuluk Seribu Sungai tersebut. Ia menegaskan siap mengawal berbagai program pengelolaan sampah, khususnya di daerah pemilihannya (dapil).
Menurut Zainal Hakim, persoalan sampah di Banjarmasin tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah rumah tangga serta melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.
“Penanganan sampah, khususnya dalam mengurangi sampah plastik dan melakukan pemilahan, harus dimulai dari hulunya, yakni dari rumah tangga. Tanpa adanya kepedulian warga untuk mengurangi dan memilah sampah, maka upaya penanganan sampah tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Disisi lain, Helmie menilai, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas terkait seharusnya lebih aktif turun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pemilahan sampah yang benar. Sosialisasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan, tetapi juga memahami cara penerapannya secara praktis.
Ia menambahkan, perangkat pemerintah seperti dinas lingkungan hidup dan aparat kelurahan seharusnya gencar melakukan pendekatan kepada masyarakat, baik melalui pertemuan warga, kegiatan RT, maupun program edukasi lingkungan yang berkelanjutan.
Helmie mengungkapkan, sebenarnya warga Komplek PWI pernah menjalankan program pemilahan sampah dengan cukup baik melalui pembentukan bank sampah di lingkungan mereka. Program tersebut sempat berjalan dan mendapat respon positif dari masyarakat karena selain menjaga kebersihan, sampah yang dipilah juga memiliki nilai ekonomi.
“Dulu di komplek PWI ini pernah berjalan bank sampah. Warga sudah memilah sampah dan mengumpulkan sampah yang memiliki nilai rupiah. Ini sebenarnya langkah yang bagus karena sampah tidak hanya dibuang, tetapi juga bisa dimanfaatkan,” jelasnya.
Namun sayangnya, program tersebut tidak berjalan lama karena minimnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Menurut Helmie, saat masyarakat sudah mulai bergerak menjalankan pemilahan dan pengumpulan sampah bernilai ekonomi, justru tidak ada kelanjutan pembinaan dari pihak terkait.
Katanya, inilah yang menyebabkan program bank sampah di lingkungan warga akhirnya berhenti berjalan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketidakjelasan terkait harga jual sampah yang memiliki nilai ekonomis.
“Ketika warga sudah mengumpulkan sampah yang bernilai rupiah, ternyata tidak ada pendampingan atau kepastian terkait harga dan penyalurannya. Akhirnya masyarakat bingung mau dijual ke mana dan dengan harga berapa,” ungkapnya.
Karena itu, Helmie berharap Pemerintah Kota tidak hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, tetapi juga menyiapkan sistem yang jelas dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Menurutnya, jika program pemilahan sampah ingin benar-benar berjalan, maka perlu ada dukungan nyata berupa sosialisasi, pembinaan, hingga kepastian rantai pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi.
“Kalau masyarakat sudah bergerak, pemerintah harus hadir mendampingi. Jangan sampai masyarakat sudah berinisiatif, tetapi akhirnya berhenti karena tidak ada pembinaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.*****
