Pemkot Ambon percepat penetapan raja definitif di enam negeri

Pemkot Ambon percepat penetapan raja definitif di enam negeri
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena (tengah) saat kegiatan Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar), didi Balai Kota Ambon, Jumat. Foto ( Eva).

Spektroom- Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan fasilitasi percepatan penetapan raja definitif tahun 2025 secara bertahap di enam Negeri di Kota Ambon, Maluku.

“Kami terus melakukan fasilitasi dan mendorong secepatnya desa dan negeri di kota Ambon yang belum memiliki raja definitif secara bertahap di akhir tahun 2025," kata Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di Ambon, Saat kegiatan Wali Kota Jumpa Rakyat (Wajar), Jumat (25/7/2025).

Ia mengatakan, enam negeri yang belum memiliki raja definitif di Kota Ambon, diantaranya, Seilale, Amahusu, Tawiri, Hativer Besar, dan Passo.

upaya yang telah dilakukan dengan membentuk tim percepatan penetapan raja definitif di enam negeri yang memiliki persoalan internal.

"Tim percepatan penetapan raja definitif bertugas untuk memfasilitasi proses pemerintahan, dengan tidak mencampuri urusan adat di setiap negeri," katanya.

Wali Kota menjelaskan, salah satu negeri yang telah dijadwalkan untuk pelantikan adalah Negeri Amahusu, Kecamatan Nusaniwe pada 29 Juli 2025 sesuai usulan dari Saniri Negeri.

“Salah satu negeri yang diusulkan Saniri Negeri akan dilakukan pelantikan pada 29 Juli 2025. Jika tidak ada perubahan, kita akan melakukan pelantikan kepala pemerintahan Negeri Amahusu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya menargetkan agar seluruh negeri yang belum memiliki Raja definitif bisa segera diselesaikan tahun ini.

Seluruh proses tersebut bergantung pada kondisi masing-masing negeri, termasuk jika masih ada sengketa hukum.

“Target kita, secepatnya semua desa dan negeri di Kota Ambon yang belum memiliki Raja definitif tahun 2025 ini sudah memiliki. Tapi tentu kita harus lihat proses yang terjadi di sana. Kalau masih dalam gugatan di pengadilan, kita tidak bisa putuskan kapan waktu berakhirnya,” katanya.

Bodewin menegaskan, jalannya pemerintahan tidak akan terganggu, karena pemerintah tetap menempatkan penjabat negeri di wilayah yang belum memiliki Raja definitif.

Yang sementara berproses ini kita upayakan bisa dilantik tahun ini. Tapi kalau belum juga tidak apa-apa, tidak ada target yang memaksa. Pemerintahan tetap berjalan karena ada penjabat di sana,” kata Wali Kota. (EM).