Pemkot Ambon Susun RDTR dan KLHS Dorong Investasi Berkelanjutan

Pemkot Ambon Susun RDTR dan KLHS Dorong Investasi Berkelanjutan
Wali Kota Ambon Bodewin wattimena (foto: Eva Moenandar)

Spektroom - Pemerintah Kota Ambon menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wilayah perencanaan Baguala - Letimur Selatan dan Nusaniwe.

Langkah ini diambil guna mendorong kemudahan investasi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penataan Ruang.

Penyusunan RDTR ini diumumkan langsung oleh Wali Kota Ambon dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD, perwakilan kementerian/lembaga teknis, dan unsur Forkopimda, Selasa (05/08/2025).

“RDTR merupakan kunci utama mempercepat investasi. pemerintah pusat sudah menekankan bahwa daerah wajib segera menyiapkan dokumen ini agar tidak terjadi lagi tumpang tindih pemanfaatan ruang,” ujar Wali Kota.Bodewin.

Sebelumnya, Ambon telah memiliki satu RDTR yang ditetapkan pada 2021, mencakup wilayah pusat kota dari Halong hingga kawasan Museum Siwalima. Dengan penyusunan RDTR Baguala dan Nusaniwe, Kota Ambon menargetkan minimal tiga wilayah perencanaan dapat ditata secara detail.

Namun demikian, masih terdapat satu wilayah perencanaan yang belum tersentuh, yakni Teluk Ambon. “Kami masih terkendala sengketa batas wilayah dengan Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan ini harus segera dituntaskan agar RDTR Teluk Ambon juga bisa disusun,” tambahnya.

RDTR akan memangkas prosedur birokrasi dalam penerbitan izin, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang.

“Setelah RDTR ini disepakati dan ditetapkan, tidak perlu lagi rapat-rapat tambahan hanya untuk menyepakati pemanfaatan satu bidang tanah. Semua sudah harus rujuk ke RDTR,” pungkasnya. (AA)

Berita terkait

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional, Sinergi Percepat Pembangunan SPPG

Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional, Sinergi Percepat Pembangunan SPPG

Spektroom- Kementerian Pekerjaan Umum  dan Badan Gizi Nasional, sinergi percepat pembangunan SPPG. Hal tersebut ditandai dengan perjanjian kerjasama  MoU Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN). Perjanjian Kerjasama (PKS) ini sebagai langkah awal sinergi mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Acara penandatanganan berlangsung Selasa

Nurana Diah Dhayanti
Pentingnya  Pertahanan Negara, Kementerian PU Perkuat Sinergi Membangun  Kawasan 3T

Pentingnya Pertahanan Negara, Kementerian PU Perkuat Sinergi Membangun Kawasan 3T

Spektroom - Pentingnya  Pertahanan Negara, Kementerian PU perkuat sinergi membangun kawasan 3T Tertinggal, Terdepan Terluar (3T) serta rawan bencana. Hal tersebut dilakukan Menteri  Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi

Nurana Diah Dhayanti