Pemkot Batu Genjot Akses Dokter Desa dan Percepat Aktivasi JKN Warga

Batu-Spektroom : Pemerintah Kota Batu terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat dengan memperluas akses dokter di tingkat desa sekaligus mempercepat aktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga yang belum terdaftar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama kelompok prasejahtera, mendapatkan perlindungan kesehatan secara merata.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Strategi Optimalisasi JKN yang digelar Pemkot Batu bersama media, camat, kepala desa, lurah, serta perangkat desa se-Kota Batu di Graha Pancasila, Jumat (13/3/2026).

Wali Kota Batu Nurochman menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan angka kepesertaan, tetapi juga pemerataan akses layanan medis hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, pemerintah daerah berupaya memastikan fasilitas kesehatan dasar di masyarakat dapat berfungsi optimal, termasuk melalui penguatan Posyandu dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

“Pemerintah hadir memastikan fasilitas kesehatan dasar, khususnya di Posyandu, terpenuhi secara merata. Ini merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Nurochman.

Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah Posyandu yang belum memiliki peralatan kesehatan lengkap. Bahkan beberapa di antaranya masih menggunakan alat pinjaman. Untuk itu, Pemkot Batu mulai menyalurkan berbagai peralatan kesehatan, termasuk tensimeter, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Di sisi sumber daya manusia, Pemkot Batu juga memperkuat keberadaan tenaga dokter di desa. Saat ini sudah terdapat 18 dokter yang ditugaskan melayani masyarakat di berbagai wilayah melalui Polindes.

Sebagai informasi, Kota Batu memiliki 24 wilayah pemerintahan yang terdiri dari 19 desa dan 5 kelurahan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh wilayah tersebut dapat memiliki akses layanan dokter secara rutin dalam beberapa tahun ke depan.

“Memang belum semua desa terlayani dokter setiap hari, tetapi minimal dalam satu minggu masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan dokter beberapa hari. Ke depan kami menargetkan seluruh desa dan kelurahan memiliki akses dokter, termasuk dokter gigi,” tambahnya.

Langkah agresif Pemkot Batu ini mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batu, Erra Widayati, memuji komitmen Pemkot Batu yang konsisten melunasi kewajiban premi tahunan hingga berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2025.

Namun, Erra juga memberikan catatan terkait tingginya angka tunggakan pada segmen peserta mandiri. Ia menilai masih ada pola pikir sebagian masyarakat yang baru mengaktifkan kepesertaan saat sudah sakit.

Meski demikian, ia mengapresiasi kecepatan Pemkot Batu dalam melakukan pemutakhiran data kepesertaan.

“Pada Februari lalu ada 974 data PBI JK yang dinonaktifkan karena status ekonomi yang membaik. Kemudian pada Maret terdapat peralihan signifikan sebanyak 1.600 peserta ke PBI Pemda. Pergerakan data ini sangat luar biasa dibandingkan daerah lain,” ujar Erra.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Aditya Prasaja mengungkapkan masih terdapat ketimpangan dalam struktur kepesertaan JKN di Kota Batu. Meski tingkat keaktifan peserta mencapai sekitar 80 persen, kontribusi segmen mandiri masih relatif rendah, yakni sekitar 9 persen.

Di sisi lain, masih terdapat sekitar 9.600 warga dalam kategori desil 1–5 atau masyarakat prasejahtera yang belum memiliki jaminan kesehatan.

“Ini menjadi tugas pemerintah untuk mengaktifkan mereka. Kami akan memperbaiki data mana warga yang belum masuk dan mana yang sudah masuk tetapi berada pada kategori mampu,” tegas Aditya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Batu tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar per bulan untuk pembayaran premi kesehatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan percepatan aktivasi kepesertaan bagi warga tidak mampu. Bagi masyarakat kategori desil 1–5, kartu JKN dapat diaktifkan dalam waktu 24 jam melalui Dinas Kesehatan Kota Batu.

“Jika masuk desil 1–5 akan langsung kami aktifkan. Untuk desil 6–10 yang mengalami kondisi darurat, Pemkot tetap hadir membantu secara sementara, namun setelah itu mereka harus berpindah ke segmen mandiri,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Batu juga mulai memperkuat layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah (home care) yang dijalankan oleh Puskesmas. Program ini diharapkan dapat menjangkau lansia maupun pasien kronis yang memiliki keterbatasan mobilitas, sehingga pelayanan kesehatan benar-benar hadir hingga ke rumah warga di seluruh wilayah Kota Batu.