Pemkot Pontianak Tak Anti Kritik, Peran GMNI Dinilai Krusial
Spektroom - Pemerintah Kota Pontianak menegaskan keterbukaannya terhadap peran organisasi kemahasiswaan sebagai mitra strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebut kontrol sosial dari mahasiswa justru dibutuhkan agar kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Hal itu disampaikan Bahasan saat membuka kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pontianak di Balai Pertemuan Budaya Madura, Jalan Selat Panjang, Jumat (06/02/2026).
Bahasan menegaskan, Pemkot Pontianak terbuka dan menyambut baik seluruh organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan, termasuk GMNI, selama bergerak dalam koridor hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
Ia menilai GMNI sebagai organisasi nasional memiliki rekam jejak panjang dalam membangun kesadaran kritis dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Pemerintah Kota Pontianak terbuka terhadap semua golongan dan organisasi. Kami justru membutuhkan kontrol sosial dari adik-adik mahasiswa, tentu dengan kajian yang kuat dan berbasis fakta,” kata Bahasan.
Dalam kesempatan itu, Bahasan juga menyinggung upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan Pemkot Pontianak.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan di Kota Pontianak menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, menurutnya, tidak lepas dari berbagai program perlindungan sosial serta sinergi lintas sektor yang terus diperkuat.
Meski demikian, Bahasan menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak berhenti pada bantuan kebutuhan dasar semata, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian masyarakat.
“Bantuan langsung itu penting sebagai langkah awal.
Tapi yang utama adalah bagaimana masyarakat bisa mandiri. Jangan hanya diberi ikan, tapi juga kail,” tegasnya.
Bahasan juga menepis anggapan bahwa pemerintah alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik tajam sekalipun akan diterima selama disampaikan secara konstruktif dan disertai data yang kuat.
Ia mendorong kader GMNI untuk memperkuat tradisi intelektual melalui riset, kajian kebijakan, dan advokasi berbasis fakta, khususnya dalam mengawal program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
Melalui kegiatan KTD ini, Bahasan berharap GMNI mampu melahirkan kader-kader yang tidak hanya militan secara ideologis, tetapi juga matang secara intelektual.
Ia optimistis, kader GMNI dapat berkontribusi nyata sebagai mitra kritis pemerintah dalam mendorong pembangunan Kota Pontianak yang inklusif dan berkeadilan.
