Pemprov Kalteng Genjot Literasi Digital ASN untuk Percepat Transformasi Teknologi
Spektroom - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah genjot tancap gas guna mendorong aparatur lebih melek teknologi.
Lewat Pelatihan Literasi Digital 2025, Pemprov menegaskan bahwa adaptasi digital bukan lagi pilihan melainkan kewajiban birokrasi modern yang mau tetap relevan dan melayani publik dengan cepat, aman, dan akuntabel.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, melalui Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM Hamka, membuka Pelatihan Literasi Digital bagi ASN Angkatan I dan II di aula Sei Kapuas BPSDM Kalteng, Senin (1/12/2025).
Agenda empat hari ini dirancang sebagai penguatan kapasitas aparatur menghadapi percepatan transformasi digital pemerintahan.
Hamka menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar menambah keterampilan teknis.
“Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membentuk pola pikir yang adaptif, kritis, dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya.
Dirinya menggarisbawahi bahwa peningkatan literasi digital ASN menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena tiga hal: digitalisasi layanan publik yang makin cepat, tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dan meningkatnya ancaman keamanan siber.
“Peningkatan kapasitas tidak akan berdampak bila tidak diikuti dengan perubahan praktik kerja, perbaikan proses, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Arah penguatan kompetensi ini juga diselaraskan dengan visi pembangunan Kalteng 2025–2030, yang menempatkan pemberdayaan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng sebagai fondasi menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalteng, Nunu Andriani, menekankan bahwa pelatihan ini lahir dari kebutuhan nyata ASN di tengah derasnya tuntutan digitalisasi.
“BPSDM menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada ASN di tengah teknologi digital saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan baca literasi digital termasuk pemahaman terhadap perangkat, aplikasi, ekosistem digital yang digunakan dalam pemerintahan,” jelasnya.
Nunu juga menyoroti pentingnya kompetensi keamanan digital mulai dari perlindungan data pribadi hingga mitigasi risiko siber yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan SPBE dan transformasi digital nasional.
Pelatihan ini diikuti 80 ASN dari berbagai perangkat daerah, dengan total 30 jam pelatihan yang dikemas dalam metode partisipatif: studi kasus, diskusi kelompok, hingga praktik penyusunan rencana aksi implementasi literasi digital. Pendek kata, bukan hanya belajar teori, tapi langsung disiapkan untuk diterapkan di meja kerja masing-masing.
