Pemprov Lampung Fasilitasi Asistensi SAKIP, Kepada Kabupaten/ Kota di Lampung
Bandarlampung - Spektroom: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membuka Acara Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Lampung Tahun 2026, di Gedung Pusat Informasi dan Pembangunan (PUSIBAN) Kompleks kantor gubernur Lampung, di Bandarlampung Kamis (4/6/2026).
Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Cita-cita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan komitmen nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
"Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) juga merupakan bagian dari transformasi, melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja" ujar Marindo dalam sambutannya.
Menurut Marindo, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Zona Integritas merupakan strategi yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, guna peningkatan kualitas pelayanan publik.
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP), dilaksanakan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome), terhadap penggunaan anggaran, guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented govemment).
Desain program, kegiatan dan sub kegiatan haruslah memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/ sasaran baik di level Provinsi dan level Perangkat Daerah serta pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung masih terus berupaya dalam hal peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah" aku Marindo Kurniawan.
Sementara sebelumnya Asisten Deputi Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II Kemen PAN-RB, Budi Prawira dalam arahannya menyatakan, untuk provinsi Lampung ada lima kabupaten kota yang sudah mengikuti Asisten SAKIP, yaitu Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu dan Tulang Bawang Barat.
"Jadi kami telah memberikan asistensi lima kabupaten kota di Lampung, dan hari ini Pemerintah Provinsi, tapi kita masih buka kesempatan untuk kabupaten kota lainnya dan provisi Lampung bisa jadi contoh ya, karena SAKIP tertinggi dan Reformasi Birokrasi (RB)-nya juga tinggi" ujarnnya menjelaskan.
Karena Provinsi tidak punya wilayah, diharapkan bisa merangkul kabupaten kota untuk bisa menaikkan Katagori Penilaian BB (Sangat Baik) karena belum ada kabupaten kota di Lampung yang meraih BB, begitu juga untuk RB-nya.
"Saya lihat Pemerintah Kabupaten Kota belum ada yang meraih nilai 80 BB, Jadi saya minta provisi Lampung ikut membantu karena sebenarnya keberhasilan provisi itu tercermin dari keberhasilan kabupaten kota, karena provisi tidak punya wilayah, jadi keberhasilan kabupaten kota menjadi cermin keberhasilan provisi." ujar Budi Prawira mengingatkan.
SAKIP sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan adanya SAKIP maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
SAKIP juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance.
Kemudian dalam kerangka penciptaan good governance, menurut Budi Prawira, semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta reward bagi perangkat daerah dengan capaian kinerja yang baik melalui acara SAKIP AWARD. (@Ng).
