Pemprov NTB Siapkan KUR dan Sistem Informasi Kerja Bagi Calon PMI

Pemprov NTB Siapkan KUR dan Sistem Informasi Kerja Bagi Calon PMI
Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd saat memberikan keterangan kepada media(foto Diskominpotik ntb)

Mataram-Spektroom :Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta meluncurkan Sistem Informasi Kerja (SIK) sebagai bagian dari inovasi layanan ketenagakerjaan tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd, menjelaskan bahwa KUR khusus PMI tengah difinalkan bersama Bank NTB Syariah dengan alokasi awal sebesar Rp10 miliar, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan program.

Aidy menegaskan pembiayaan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi melalui mekanisme terintegrasi. “Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujarnya di Mataram, Selasa (7/4/2026). Pembiayaan itu mencakup proses rekrutmen, pelatihan, jaminan sosial dan kesehatan, hingga pengurusan dokumen kerja.

Selain skema KUR, Pemprov NTB juga merampungkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang siap diuji coba tahun ini. Platform tersebut mengintegrasikan layanan peluang kerja, rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. “Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelas Aidy.

Pemprov NTB turut memperkuat peningkatan kualitas tenaga kerja di dalam daerah dengan mendorong transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. BLK juga direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pendanaan dan kerja sama.

“Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas digital seperti startup dan bisnis online,” katanya.

Selain itu, NTB mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi. Sebanyak 1.000 kuota disiapkan tahun ini, terdiri dari 400 siswa SMK dan 600 peserta umum.

Untuk mendukung kesiapan tenaga kerja global, Disnakertrans NTB juga menyiapkan pelatihan Bahasa Jepang bagi siswa kelas 2 SMK. “Dengan strategi ini, siswa sudah siap secara bahasa saat lulus sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat,” terangnya.

Seluruh langkah ini selaras dengan program nasional SMK Go Global yang menargetkan lulusan mampu bersaing secara internasional. “Go Global bukan orangnya, tapi lulusannya harus Go International dengan skill yang match,” tegas Aidy.

Berita terkait