Pencabutan Tunjangan Anggota DPR Segera Dibahas BURT
Spektroom - Pencabutan tunjangan Anggota DPR segera dibahas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI,setelah pimpinan parlemen bersepakat untuk menghentikan pemberian fasilitas tersebut. Hal itu diakui Ketua Badan Anggaran ( Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam.keterangan persnya di Jakarta,Senin (1/9/2025).
Said mengatakan, proses penghentian tunjangan harus melalui mekanisme tata kelola di internal DPR. Salah satu tunjangan yang akan dicabut ialah tunjangan perumahan. " Yang pertama tata kelolanya saya sudah menyampaikan setop tunjangan perumahan, karena ini bukan soal semata-mata soal rasionalitas,” ujar Said.
" Selanjutnya, pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas DPR,” ucapnya.
Menurut nya keputusan ini tidak hanya didasari pada kesepakatan fraksi-fraksi DPR, melainkan juga pada prinsip tata kelola yang lebih baik. Oleh sebab itu, Said menilai BURT perlu segera mengambil langkah sesuai arahan pimpinan DPR.
Rencana pencabutan tunjangan Perumahan Anggota Dewan dikarenakan dorongan dari masyarakat terkait tuntutan demo dari masyarakat yang membuat marah rakyat karena Anggota Dewan berpenghasilan diatas seratus juta Rupiah belum lagi adanya dana -dana yang lain.
Saat ditanya mengenai apakah rumah dinas akan kembali diberikan, setelah tunjangan perumahan disetop, Said menegaskan hal itu juga menunggu keputusan BURT. “Kita tunggu keputusan BURT,” jelas Said. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk penghentian tunjangan jumbo bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo seusai bertemu pimpinan MPR, DPR, DPD, dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8)
