Penerima Manfaat MBG di Kepri Capai 87,47 Persen dari Target 679.402 Orang Anak
Kepri-Spektroom : Realisasi penerima manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menunjukan kesenjangan atar daerah, seperti Kabupaten Karimun menjadi daerah tertinggi penerima manfaat mencapai 97,39 persen.
Kemudian disusul Batam 93,25 persen, Natuna 84,54 persen, Tanjungpinang 85,13 persen, Bintan 74,02 persen, di Kepulauan Anambas baru mencapai 42,13 persen dan Lingga 44,46 persen.
Tantangan lebih besar terdapat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil, karena sebanyak 164 titik SPPG daerah terpencil yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), belum satu pun beroperasi.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (24/8/2026) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Kepri.
Rapat membahas perkembangan pelaksanaan MBG, kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerataan penerima manfaat, keamanan pangan, penguatan rantai pasok, hingga berbagai kendala pelaksanaan program di wilayah Kepulauan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepri sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kepri Rika Azmi menyampaikan, dari sisi infrastruktur pelaksana, saat ini terdapat 240 SPPG aglomerasi di Kepri.
Sebanyak delapan SPPG belum beroperasi karena dana pada virtual account belum tersedia, selain itu, satu SPPG masih dalam proses renovasi, satu SPPG mengalami permasalahan virtual account, dan satu SPPG belum beroperasi akibat konflik internal antara yayasan dan mitra.
“Ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita dorong bersama agar pelayanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil,” kata Rika.
Rika menambahkan, salah satu kendala pemenuhan Sertifikat Higiene dan Sanitasi (SHS) adalah lambatnya tindak lanjut perbaikan dapur setelah mendapatkan rekomendasi.
Karena itu, percepatan pemenuhan SHS dinilai penting untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum maupun selama menjalankan pelayanan.
Program MBG juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. Hingga saat ini, sekitar 10.105 tenaga kerja telah terserap di dapur-dapur SPPG di seluruh Kepri.
Tenaga kerja tersebut mencakup petugas keamanan, kebersihan, pencuci peralatan makan, pengemudi, serta tenaga pendukung lainnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 55,34 persen merupakan perempuan.
Wagub Nyanyang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat dan memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal di wilayah kepulauan.
Menurutnya, kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di wilayah terpencil.
Ia juga meminta pengawasan terhadap pemasok diperkuat. Distributor bahan pangan yang memasok kebutuhan SPPG harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku, termasuk kepemilikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Turut hadir secara daring Inspektur II BGN Frans Hero Kamsia Purba dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri.
