Penguatan Sinergi MES Dan KDKMP Jadi Prioritas Pembangunan Ekonomi Syariah

Penguatan Sinergi MES Dan KDKMP Jadi Prioritas Pembangunan Ekonomi Syariah
Menkop saat acara halbil dan sarasehan di Bandung ( Humas kemenkop)

Bandung –Spektroom : Menteri Koperasi (Menkop) yang juga menjabat Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Nasional Ferry Juliantono menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara MES Jawa Barat dengan program strategis nasional yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menkop  Ferry menekankan bahwa arah pengembangan ekonomi syariah harus lebih fokus pada sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Ekonomi syariah ke depan harus lebih fokus ke sektor riil. Salah satu kuncinya adalah penguatan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang perlu terus didorong menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa,” ujar Menkop di Bandung,Minggu (12/4/2026)

Ia menambahkan bahwa keberhasilan MES dalam periode 25 tahun yang lalu terutama dalam pengembangan ekonomi syariah dan industri halal menjadi modal besar untuk membangun ekosistem yang lebih terintegrasi.

“Sekarang yang diperlukan adalah ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan dari badan usaha, pemerintah, masyarakat dan komunitas. Harapan kami, sektor riil menjadi catatan utama dan menjadi program MES Jawa Barat dan juga menjadi prioritas bagi MES Nasional,” tegasnya. 

Dalam konteks tersebut, KDKMP dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat dikolaborasikan dengan MES Nasional karena KDKMP memiliki berbagai gerai yang langsung menyentuh sektor riil. Saat ini KDKMP yang telah memiliki bangunan fisik dan siap beroperasi sekitar 4.200 unit dan yang sedang dibangun sekitar 32.000 unit.

"Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi bagian dari integrasi ekosistem ekonomi syariah sebab di dalamnya ada usaha pembiayaan mikro, gerai ritel modern, klinik, apotek dan lain sebagainya yang bisa disinergikan bersama," ulas Menkop.

Ia menilai integrasi antara KDKMP dan ekonomi syariah akan membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat. Produk-produk desa dapat dipasarkan secara lebih luas dengan dukungan pembiayaan syariah yang produktif. 

Selain itu, Menkop Ferry mendorong agar lembaga pembiayaan mikro berbasis syariah dapat diterapkan di koperasi desa dengan dibantu prosesnya melalui MES Jawa Barat. Hal ini akan memperkuat akses permodalan bagi UMKM dan industri kecil terutama di Jawa Barat. 

“Kami berharap perbankan syariah di Jawa Barat membuat model pembiayaan mikro yang bisa digunakan koperasi desa. Dengan begitu, kegiatan ekonomi riil bisa tumbuh berkelanjutan,” jelasnya. 

“Semoga MES Jawa Barat tambah solid dan berkembang, dan MES nasional bisa semakin kuat serta membanggakan kita semua,” katanya. 

Sementara itu Ketua Umum MES Jawa Barat Harry Maksum menjelaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting untuk pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat. Selain sektor riil yang perlu terus diperkuat, MES juga perlu menjadi ganda terdepan dalam isu-isu lingkungan.

Hal ini didasarkan pada kejadian bencana di Cisarua, Sumatera dan berbagai daerah di Indonesia lainnya yang menghancurkan permukiman sehingga menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu isu lingkungan harus menjadi perhatian bersama dari semua pihak termasuk oleh MES Jawa Barat.

"Jangan sampai kita tidak peduli dengan lingkungan karena ini juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem ekonomi syariah," katanya.

Ia menambahkan bahwa terdapat salah satu contoh praktek baik yang dilakukan oleh KDKMP di Jawa Barat yaitu di daerah Cianjur Selatan yang mulai fokus pada isu lingkungan. Oleh karena itu ia mengusulkan agar dalam struktur organisasi MES Nasional dibentuk Komite Ekonomi Hijau dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Berita terkait

Tindak Pidana Terorisme di Indonesia  Merupakan Ancaman Serius Untuk Kedaulatan Negara

Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Merupakan Ancaman Serius Untuk Kedaulatan Negara

Makasar- Spektroom: Tindak Pidana Terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara. Esensi sinergitas peran strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI ) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia,menjadi fokus bahasan yang tertuang dalam disertasi Amran Wahid ketika mengikuti Uji kompetensi untuk meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program pascasarjana

Yahya Patta