Penjelasan Muhammadiyah tentang 1 Syawal 1447 H
Depok - Spektroom : Penetapan awal Syawal 1447 H kembali menjadi perhatian publik, terutama terkait perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah. Dalam podcast Jejak Ulama Tarjih di Tarjih Channel pada Selasa (17/03/2026), Oman Fathurohman menjelaskan secara rinci dasar penetapan Muhammadiyah sekaligus memetakan kemungkinan perbedaan itu.
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang bertumpu pada metode hisab (perhitungan astronomi).
Keunggulan hisab adalah memberikan kepastian jauh hari sebelumnya, sehingga umat dapat mempersiapkan diri lebih awal.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas hilal yang dikenal sebagai kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Berdasarkan data astronomi yang ada, Oman menjelaskan bahwa pada malam 29 Ramadan (19 Maret 2026), posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria tersebut. “Kalau melihat data, pada Kamis malam itu belum memenuhi kriteria. Maka kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Syawal pada Sabtu,” jelasnya.
Muhammadiyah berlebaran pada Jumat (20 Maret), sementara pemerintah pada Sabtu (21 Maret).
"Hasil sidang Isbat di Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (19/03/2026) yang diawali dengan seminar, dihadiri oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang dan Ketua MUI, Cholil Nafis dari 117 titik pengamatan di seluruh Indonesia hilal tidak terlihat jelas. Dengan demikian 1 Syawal 1447 H jatuh pada pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," kata Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Dinamika antara rukyat (pengamatan hilal) dan kriteria astronomis.
Sidang isbat, laporan rukyat tidak serta-merta diterima jika tidak memenuhi kriteria. “Sering kali yang terjadi, laporan terlihatnya hilal ditolak karena tidak sesuai kriteria,” ungkapnya. Artinya, kriteria bukan hanya sebagai panduan, tetapi juga menjadi alat verifikasi terhadap validitas rukyat.
Perbedaan ini berakar pada pendekatan metodologis. Muhammadiyah memilih hisab karena dinilai lebih pasti dan konsisten, sementara pendekatan rukyat—meskipun penting—bersifat lebih situasional.
Hisab itu memberi kepastian. Itu sebabnya Muhammadiyah memilih hisab. KHGT juga dirancang untuk menjawab kebutuhan global umat Islam, tidak lagi terbatas pada wilayah lokal sebagaimana metode sebelumnya.
Perbedaan bukanlah hal baru, melainkan konsekuensi dari ijtihad yang sah dalam Islam. Perbedaan metode—antara hisab dan rukyat—akan selalu membuka kemungkinan perbedaan hasil.
Perbedaan itu sebagai bagian dari dinamika keilmuan, bukan sumber konflik. “Ini wilayah ijtihad. Yang penting bagaimana kita dan umat menyikapinya dengan bijak.
Oman Fathurrahman adalah profesor filologi di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau sekarang menjadi Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Depok, yang didirikan oleh K.H. Achmad Sjaichu.
