Perkembangan Teknologi Digital Rambah Sektor Keuangan, Hadirkan Inovasi dan Kemudahan

Perkembangan Teknologi Digital Rambah Sektor Keuangan, Hadirkan Inovasi dan Kemudahan
Foto Capture YouTube KIP

Spektroom - Dampak negatif perkembangan teknologi digital ikut meresahkan dengan meningkatnya penipuan perbankan/ banking fraud serta maraknya aplikasi pinjaman online ilegal.

Fenomena ini merupakan ancaman bagi privasi data, keamanan siber, dan literasi digital masyarakat.

Komisi Informasi Pusat (KIP) memandang perlu menyikapi persoalan serius ini agar menjadi perhatian bersama dan publik harus terus disadarkan akan keamanan digital serta hak akses.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A, pada Media Briefing Menangkal Penipuan Financial Diera Digital, Peran Individ, Lembaga dan Teknologi, bertempat di Aula Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Donny juga mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginisiasi media briefing menangkal penipuan financial di era digital peran individu, lembaga, dan teknologi tersebut.

audio-thumbnail
Voice Donny KIP
0:00
/55.588563

"Kami berterima kasih kepada OJK dan kami sangat mengapresiasi forum ini disegarakan bersama dengan Komisi Informasi Pusat" ujarnya.

Sesuai dengan apa yang telah diselenggarakan sebelumnya, KIP mengadakan pertemuan sebelumnya dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

"Untuk menangkal penipuan finansial di era digital, terus Donny, peran individu, lembaga dan teknologi ini sudah ditindaklanjuti oleh OJK dalam bentuk kebijakan dengan membuat Indonesia Anti-Scam Center (IASC)" jelasnya lagi.

Indonesia Anti-Scam Centre, sebuah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan yang diluncurkan bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI).

Namun demikian OJK harus punya outstanding yang kuat bahwa ini kita tindaklanjuti karena ini meresahkan penduduk.

"Kolaborasi antara Komisi Informasi Pusat, OJK,Polri, serta lembaga lain seperti Bank Indonesia, LPS, BPK, dan menjadi sangat penting untuk memastikan adanya standar keterbukaan informasi di sektor keuangan, yang sejalan dengan perlindungan data pribadi dan penegakan hukum" pungkas Donny (@Ng).

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru