Perry Warjiyo : Elektronifikasi Pembayaran Terus Diakselerasi Untuk Perkokoh Fondasi Ekonomi digital Indonesia

Perry Warjiyo : Elektronifikasi Pembayaran Terus Diakselerasi Untuk Perkokoh Fondasi Ekonomi digital Indonesia
Sumber Bank Indonesia

Spektroom - Digitalisasi telah menjadi agenda strategis nasional. Melalui Asta Cita, Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen penuh mendorong transformasi digital demi terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Inisiatif utama seperti QRIS, BI-FAST, SNAP, dan Elektronifikasi Pembayaran terus diakselerasi untuk memastikan fondasi ekonomi digital Indonesia kian kokoh. Ini adalah langkah nyata dalam integrasi ekosistem keuangan yang efisien.

Hal itu dikatakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Hall B, Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (30/10/2025)

Menurut Perry Warjiyo, Bank Indonesia dan otoritas keuangan (BI, OJK) terus menavigasi arah ekonomi keuangan digital Indonesia.

"Sistem pembayaran, inovasi keuangan, dan arah kebijakan nasional bergerak dalam satu sinergi menuju Indonesia Maju." ujarnnya.

Sinergi Bank Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan selama 5 tahun terakhir telah membentuk lanskap baru ekonomi keuangan digital Indonesia yang semakin inklusif dan adaptif.

Inisiatif dan Roadmap Utama Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 kini bertransformasi menjadi BSPI 2030, sebagai peta jalan visioner untuk sistem pembayaran digital yang mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Berbagai sinergi dan inovasi yang lahir dari BSPI telah menjelma menjadi layanan nyata bagi masyarakat, salah satunya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Merupakan tonggak penting inklusi keuangan digital Indonesia yang menyatukan setiap transaksi dalam satu kode" rincinya.

Sementara diforum yang sama Menko Perekonomian Elangga Hartarto menegaskan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi lebih cepat adalah ekonomi digital, yang juga tumbuh pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia.

audio-thumbnail
Voice Erlangga
0:00
/75.78975

"Ditahun 2024, nilai ekonomi digital indonesia mencapai 90 miliar rupiah dan diproyeksikan akan mencapai 400 miliar di tahun 2030, salah satu l yang didukung adalah sektor keuangan digital" lanjut Menko Erlangga.

Sejalan dengan pesan Presiden perlunya dilakukan elektronikasi program pemerintah, dimana Setiap keluarga Indonesia perlu mempunyai inklusi keuangan, agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Sedangkan pemanfaatan sektor keuangan digital melalui QRIS telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil dan saat ini menurut laporan BI, saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta pengguna.

"Yang menarik, 30 % pengguna QRIS adalah para pelaku UMKM, dan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat" pungkasnya.

Digitalisasi merambah ke seluruh segmen pemerintah dalam bentuk P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) dan Kartu Kredit Indonesia. Elektronifikasi menjadi langkah nyata mewujudkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel

Acara ini menjadi wadah sinergi dan inovasi yang krusial untuk mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia,” acara ini dihadiri juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DK OJK Mahendra Siregar.(@Ng).

Berita terkait

Waka BGN Perkuat Koordinasi dengan Polri, Pastikan Praktik Ilegal Jual Beli Titik SPPG Ditindak Tegas

Waka BGN Perkuat Koordinasi dengan Polri, Pastikan Praktik Ilegal Jual Beli Titik SPPG Ditindak Tegas

Jakarta-Spektroom : Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Polri dan Bareskrim Polri guna mengawal penanganan dugaan praktik ilegal jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban

Eva Moenandar, Rafles
Prof Dr. H. La Ode Husen: Tindakan Tembak di Tempat Harus Berdasar Hukum dan Prinsip HAM

Prof Dr. H. La Ode Husen: Tindakan Tembak di Tempat Harus Berdasar Hukum dan Prinsip HAM

Makassar-Speitroom: Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. H. La Ode Husen, menegaskan bahwa tindakan “tembak di tempat” terhadap pelaku kejahatan merupakan kewenangan yang diberikan negara kepada aparat kepolisian, namun pelaksanaannya harus berdasarkan hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Prof. La Ode Husen, kewenangan

Yahya Patta, Buang Supeno
Bareskrim Polri Ungkap Hasil Investigasi Awal Blackout Sumatera, Dipastikan Tidak Ada Unsur Sabotase

Bareskrim Polri Ungkap Hasil Investigasi Awal Blackout Sumatera, Dipastikan Tidak Ada Unsur Sabotase

Jakarta-Spektroom : Bareskrim Polri bersama PT PLN (Persero) menyampaikan hasil investigasi awal terkait gangguan sistem kelistrikan atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026. Hasil sementara menyebut gangguan diduga dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrem, serta dipastikan tidak ditemukan indikasi sabotase maupun unsur kesengajaan. Dalam pembukaannya,

Eva Moenandar, Rafles