Pesan Gubernur Mahyeldi: Birokrasi Adaptif Dalam Ujian Bencana
Spektroom - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, menyampaikan pesan penting dalam apel gabungan awal tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Senin, 5 Januari 2026. Ia menegaskan kembali bahwa birokrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas seremonial.
Momentum ini justru menjadi penanda penting untuk menata ulang budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan riil masyarakat.
Dalam perspektif teori birokrasi modern, khususnya pendekatan new public service (Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, 2003) dan adaptive governance (Elinor Ostrom, 2009) birokrasi tidak lagi dipahami semata sebagai mesin administrasi yang kaku, melainkan sebagai instrumen pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan warga.
Pesan inilah yang relevan dibaca dalam konteks Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi besar yang terjadi pada akhir November lalu. Bencana tersebut menjadi ujian nyata bagi negara dan birokrasi. Masyarakat yang terdampak tidak menilai pemerintah dari kelengkapan prosedur, struktur organisasi, atau hierarki jabatan, tetapi dari kehadiran nyata negara di tengah krisis.
Dalam teori birokrasi Weberian klasik, kepatuhan pada aturan memang menjadi fondasi, tetapi dalam situasi darurat, birokrasi dituntut melampaui logika prosedural menuju birokrasi yang solutif.
ASN ditantang untuk mengambil keputusan cepat, berkoordinasi lintas sektor, dan menghadirkan solusi konkret bagi warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Di titik inilah budaya kerja birokrasi diuji dan ditentukan.
Arah pembenahan budaya kerja ASN di daerah sesungguhnya sejalan dengan Astacita pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan negara kuat, birokrasi efektif, dan pelayanan publik yang berdampak sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Astacita menekankan pentingnya pemerintahan yang hadir, bekerja cepat, dan mampu menyelesaikan masalah rakyat. Dalam konteks ini, ASN bukan sekadar pelaksana administrasi, melainkan aktor utama yang menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Pengalaman penanganan bencana di Sumatera Barat menunjukkan bahwa ketika ASN bekerja secara kolaboratif, adaptif, dan responsif, negara benar-benar dirasakan kehadirannya oleh warga.
Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi–Vasko Ruseimy, juga menegaskan pentingnya birokrasi yang melayani, berintegritas, dan berdampak.
Pembangunan Sumatera Barat yang berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa ASN yang memiliki etos kerja baru. Etos ini ditandai oleh kecepatan bertindak, fokus pada hasil, serta keberanian meninggalkan pola kerja lama yang lamban dan sektoral.
Delapan Gerak Cepat untuk Sumbar, misalnya, hanya akan bermakna jika diterjemahkan dalam kerja nyata, bukan berhenti sebagai dokumen perencanaan atau slogan kebijakan.
Kerja kolaboratif menjadi kata kunci penting dalam transformasi birokrasi ini. Teori collaborative governance (Ansell, C., & Gash, A, 2008) menekankan bahwa kompleksitas persoalan publik—terutama dalam situasi pascabencana—tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi atau satu level pemerintahan saja.
Sinergi antara OPD, pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga pusat, serta keterlibatan TNI, Polri, relawan, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat keberhasilan pemulihan.
ASN dituntut proaktif membangun komunikasi, menyelaraskan program, dan menangkap peluang dukungan lintas sektor demi percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Sumatera Barat.
Selain kolaborasi, inovasi juga menjadi elemen penting dalam budaya kerja ASN ke depan. Inovasi dalam birokrasi tidak selalu identik dengan teknologi canggih dan anggaran besar. Inovasi bisa hadir dalam bentuk penyederhanaan prosedur, pemangkasan birokrasi yang berbelit, dan cara kerja yang lebih efisien serta empatik.
Pengalaman penanganan bencana menunjukkan bahwa ASN mampu bekerja adaptif ketika situasi menuntut. Tantangannya adalah menjadikan pola kerja cepat dan solutif tersebut sebagai budaya permanen, bukan hanya respons sesaat ketika krisis melanda.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, peran ASN juga semakin strategis dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik.
Kreativitas dalam mengoptimalkan aset daerah, membangun kerja sama, dan menggali potensi ekonomi lokal harus dilakukan dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Dalam teori tata kelola publik, kemandirian fiskal daerah berbanding lurus dengan kapasitas birokrasi dalam mengelola sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan pesan moral yang kuat: ASN bekerja bukan semata untuk memenuhi kewajiban administratif kepada pimpinan, tetapi memikul amanah sosial dan etik kepada masyarakat. Juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Dalam konteks pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, ASN adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Ketika ASN hadir secara cepat, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi, kepercayaan publik tumbuh, dan proses pemulihan berjalan lebih manusiawi.
Inilah esensi birokrasi modern yang selaras dengan Astacita nasional dan visi kepemimpinan daerah—birokrasi yang bekerja nyata, melayani sepenuh hati, dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(Feature oleh: Musfi Yendra/Ketua Komisi Informasi Sumbar)
