Polda Kalbar Ikut Raker Polri 2026, Tekankan Transformasi Digital dan Lawan Hoaks
Dalam era digital yang serba cepat, humas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan narasi negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pontianak-Spektroom : Jajaran Polda Kalimantan Barat mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Polri Tahun 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (31/03/2026).
Agenda strategis ini menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat tata kelola institusi Polri di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto hadir bersama Wakapolda Brigjen Pol Hindarsono dan para pejabat utama di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar.
Sementara itu, seluruh Kapolres dan jajaran pejabat utama di wilayah hukum Kalbar turut mengikuti kegiatan secara daring dari masing-masing daerah.
Rakernis tahun ini dipimpin langsung oleh Wakapolri yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Jakarta.
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, forum ini menggabungkan empat fungsi utama Polri sekaligus, yakni Divisi Humas, Divisi Hukum (Divkum), Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter), serta Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK).
Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan tata kelola institusi menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Polri dituntut semakin profesional, presisi, dan adaptif untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Sejumlah fokus utama menjadi sorotan dalam Rakernis kali ini. Di antaranya percepatan transformasi digital melalui optimalisasi layanan Super Apps Presisi, serta pemanfaatan big data berbasis kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Polri juga menaruh perhatian pada pembenahan sistem hukum internal, termasuk perbaikan standar operasional prosedur (SOP) praperadilan dan evaluasi proses penyidikan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas institusi di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Polri diminta aktif mendukung kebijakan pemerintah terkait kedaulatan pangan, energi, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global.
Mengantisipasi ancaman musim kemarau, Wakapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran wilayah untuk segera menggelar apel kesiapsiagaan bencana.
Langkah ini dianggap krusial untuk meminimalisir potensi risiko, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, peran Divisi Humas Polri mendapat sorotan khusus. Dalam era digital yang serba cepat, humas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal hoaks dan narasi negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Divisi Humas harus proaktif, responsif, dan mampu membangun kepercayaan publik,” tegas Wakapolri.
Menutup arahannya, Wakapolri mengingatkan seluruh personel untuk menjaga soliditas dan integritas.
Ia menegaskan, tidak boleh ada oknum yang mencoreng nama baik institusi.
Partisipasi aktif Polda Kalbar dalam Rakernis ini menjadi sinyal kuat bahwa jajaran di daerah siap menyelaraskan kebijakan pusat, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan Polri yang modern, profesional, dan semakin dipercaya masyarakat.
