Polres Batu Serap Kritik Publik: Forum Konsultasi Jadi Langkah Serius Benahi Pelayanan SPKT, SKCK, SIM, dan Samsat
Spektroom – Polres Batu menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang dialog terbuka guna meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Polres Batu Presisi.
Kegiatan yang berlangsung di Singhasari Hotel, Rabu (26/11/2025), menghadirkan dua narasumber: Ririn Harini dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Sopa Ikapaci, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Batu.
Forum ini diikuti peserta dari berbagai unsur, antara lain PHRI Kota Batu, FKUB, para Pejabat Utama (PJU) Polres Batu, mahasiswa, pengguna wajib pajak, PWI Malangraya, serta perwakilan OPD Pemkot Batu. Diskusi juga menyoroti layanan-layanan publik Polres Batu yang paling sering diakses masyarakat seperti SPKT, SKCK, Satpas SIM, dan Samsat.
Wakapolres Batu Kompol Dana Yudanto, SE., SIK., menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana bagi institusi kepolisian untuk mendengar langsung pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Ini kesempatan kami sebagai penyedia layanan untuk menggali permasalahan apa saja yang Bapak-Ibu alami. Saya ingin tahu user experience secara nyata, karena kalau saya tanya ke anggota, jawabannya pasti bagus semua,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kritik adalah bagian penting dalam perbaikan pelayanan.
“Yang manis-manis itu bikin terlena. Hari ini kami ingin mendengar yang pahit-pahit saja. Karena kritik itu obat. Kalau faktanya tidak baik, itu harus kami perbaiki,” tegasnya.
Kompol Dana bahkan langsung memberikan contoh kritik awal terkait kedisiplinan waktu kegiatan yang tidak sesuai undangan.
“Pelayanan yang baik itu jelas waktunya, prosesnya, dan komitmennya. Kalau buka pelayanan jam 08.30 tapi petugasnya hadir jam 09.00, berarti tidak disiplin. Maka saya mohon maaf, ini kritik pertama untuk kami,” ungkapnya.
Dalam sesi dialog, peserta menyampaikan berbagai masukan terkait fasilitas ruang pelayanan publik, alur pelayanan SPKT, proses penerbitan SKCK, standar layanan di Satpas SIM, hingga koordinasi layanan Samsat.
Forum juga membahas perlunya pemahaman yang jelas antara SOP dan standar pelayanan yang selama ini masih sering tertukar oleh masyarakat.
Kompol Dana menegaskan bahwa setiap masukan harus berbasis fakta agar dapat ditindaklanjuti.
“Harapan kami, kegiatan ini bukan sekadar seremonial menggugurkan kewajiban, tetapi menghasilkan input dan output nyata demi peningkatan pelayanan serta menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Polres Batu berharap pembenahan layanan seperti SPKT, SKCK, SIM, dan Samsat dapat dilakukan lebih tepat sasaran dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.