Preman dan Rentenir Kuasai Pasar, Wali Kota Ambon Minta Penertiban Menyeluruh

Preman dan Rentenir Kuasai Pasar, Wali Kota Ambon Minta Penertiban Menyeluruh
Walikota Ambon saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon di Kantor OJK Karang Panjang, Selasa (14/4/2026) ( .foto Eva. M )

Ambon- Spektroom : Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, menyoroti kondisi pasar di Kota Ambon yang dinilai belum sehat akibat maraknya praktik rentenir serta dugaan dominasi kelompok preman dalam distribusi barang dan penentuan harga.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Karang Panjang, Selasa (14/4/2026).

Menurut Wattimena, lemahnya pengelolaan pasar telah membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk menguasai alur distribusi barang hingga memengaruhi harga di tingkat pedagang kecil. Kondisi ini, kata dia, berdampak langsung pada ketidakstabilan harga dan menyulitkan pengendalian inflasi daerah.

“Selama pasar dikuasai rentenir dan preman, harga tidak akan sehat. Ini yang membuat inflasi sulit dikendalikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, banyak pedagang kecil terjebak pinjaman berbunga tinggi dari rentenir, sehingga keuntungan usaha tergerus dan tidak mampu berkembang. Situasi tersebut dinilai memperburuk rantai distribusi sekaligus melemahkan daya saing pelaku usaha di pasar tradisional.

Sebagai langkah solusi, Pemerintah Kota Ambon mendorong percepatan digitalisasi transaksi di pasar untuk mengurangi ketergantungan pada sistem tunai yang dinilai rawan praktik ilegal.

“Digitalisasi harus masuk ke pasar. Dengan transaksi non-tunai, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan dan aman,” ujarnya.

Selain digitalisasi, peningkatan literasi keuangan juga menjadi fokus utama agar pedagang lebih memahami pengelolaan usaha dan tidak mudah terjerat pinjaman ilegal.

Rapat pleno TPKAD ini menjadi momentum konsolidasi antara pemerintah daerah, OJK, dan sektor jasa keuangan untuk memperkuat akses keuangan yang sehat dan inklusif di Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon berharap, melalui penertiban pasar, digitalisasi transaksi, serta edukasi keuangan, ekosistem perdagangan dapat menjadi lebih adil, harga lebih terkendali, dan kesejahteraan pedagang meningkat. (EM)

Berita terkait

Pemkot Jayapura Bekali Pengetahuan Pelaku UMKM Dengan Pelatihan Teknologi Digital

Pemkot Jayapura Bekali Pengetahuan Pelaku UMKM Dengan Pelatihan Teknologi Digital

Jayapura-Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat membekali pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kekerampilan mengusai teknologi digital untuk meningkatkan daya saing produk dalam dunia usaha. Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengatakan peningkatan kesejahteraan

Anthonius Teniwut, Julianto
Mengais Rejeki  Dihari Kemerdekaan RI: Pedagang Musimam di Mimika Jual Atribut Merah Putih

Mengais Rejeki Dihari Kemerdekaan RI: Pedagang Musimam di Mimika Jual Atribut Merah Putih

Mimika-Spektroom : Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, para pedagang musiman atribut Merah Putih mulai bermunculan dan membuka lapak di pinggir jalan utama di berbagai kota untuk menawarkan bendera, umbul-umbul serta berbagai perhiasan lainnya. Gunawan salah satunya, pedagang pernak pernik hari kemerdekaan juga bendera Merah Putih,

Anthonius Teniwut, Julianto
Dari Kemudahan Izin Menuju Peluang Kerja, Kalteng Tembus 10 Besar Nasional Layanan Investasi

Dari Kemudahan Izin Menuju Peluang Kerja, Kalteng Tembus 10 Besar Nasional Layanan Investasi

Palangka Raya-Spektroom : Di balik proses perizinan yang semakin cepat dan mudah, terbuka harapan baru bagi tumbuhnya investasi, lahirnya lapangan kerja, dan bergeraknya roda perekonomian daerah. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membenahi pelayanan publik kini membuahkan pengakuan di tingkat nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI Nomor

Polin, Julianto
ссс