Prof Dr. H. La Ode Husen: Penataan Prodi Harus Berbasis Ilmu, Bukan Sekadar Pasar
Makassar -Spektroom : Kebijakan penataan program studi (prodi) yang digulirkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dinilai sebagai langkah strategis dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Namun, arah kebijakan ini harus tetap berpijak pada mandat utama perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, bukan semata memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dalam analisisnya terkait penataan prodi yang kini menjadi perhatian nasional.
Menurutnya, pendekatan yang diambil Kemdiktisaintek sudah berada di jalur yang tepat karena menekankan aspek terukur, komprehensif, dan berbasis kajian menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar melakukan rasionalisasi jumlah prodi, tetapi ingin memastikan kualitas dan relevansinya terhadap pembangunan bangsa.
“Penataan prodi tidak boleh direduksi hanya pada logika industri. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar, yakni membangun karakter, memperkuat nalar kritis, serta melahirkan gagasan dan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, keseimbangan antara kebutuhan pasar kerja dan pengembangan ilmu harus dijaga. Dalam konteks ini, indikator pengembangan prodi tidak cukup hanya melihat serapan lulusan, tetapi juga kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, hingga kontribusi keilmuan terhadap kebutuhan strategis nasional dan pemerataan daerah.
Lebih lanjut, Prof La Ode Husen menyoroti pentingnya transformasi prodi yang kini didorong pemerintah. Transformasi tersebut mencakup pembaruan kurikulum berbasis kompetensi, integrasi perkembangan sains dan teknologi, pembelajaran berbasis proyek, hingga penguatan kolaborasi riset lintas disiplin.
“Ke depan, model pendidikan tidak bisa lagi sektoral. Pendekatan interdisipliner menjadi keniscayaan, termasuk penerapan skema major-minor yang lebih fleksibel dalam membentuk kompetensi lulusan,” ujarnya.
Dalam kerangka itu, ia secara khusus mendorong Universitas Muslim Indonesia (UMI) untuk mengembangkan Program Studi Pembangunan Berkelanjutan berbasis interdisipliner. Prodi ini dinilai relevan dengan tantangan global dan nasional, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, hingga sosial.
“Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perspektif lintas ilmu. Ini bukan hanya domain teknik atau ekonomi, tetapi juga hukum, sosial, dan humaniora. UMI memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam pengembangan prodi ini,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan tetap harus mendapat perhatian serius, sejajar dengan pengembangan STEM. Menurutnya, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kedalaman nilai, budaya, dan kepemimpinan.
Sejalan dengan kebijakan “Diktisaintek Berdampak”, Prof La Ode Husen menilai kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci. Kolaborasi ini bukan hanya untuk meningkatkan daya serap lulusan, tetapi juga untuk mendorong lahirnya inovasi dan kewirausahaan.
“Perguruan tinggi harus melahirkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan pekerjaan dan memberikan solusi atas persoalan bangsa,” pungkasnya.
Dengan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan, ia optimistis penataan dan pengembangan program studi di Indonesia—termasuk di UMI Makassar—akan mampu memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai motor utama kemajuan bangsa.
