Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin: Jangan Biarkan Hilirisasi Hanya Jadi Etalase Investasi
Makassar-Spektroom: Rencana pengembangan proyek hilirisasi di 13 lokasi baru yang dibahas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang dinilai sebagai momentum penting untuk menentukan arah masa depan ekonomi Indonesia. Namun, agenda besar tersebut diingatkan agar tidak berhenti pada capaian angka investasi semata.
Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UMI sekaligus Asisten Direktur II Pascasarjana UMI Makassar, menegaskan bahwa hilirisasi akan kehilangan makna apabila hanya menjadi "etalase investasi" tanpa menghadirkan perubahan nyata bagi struktur ekonomi nasional.
"Jangan sampai hilirisasi hanya menjadi kebanggaan karena nilai investasinya besar, tetapi rakyat tidak merasakan manfaatnya. Yang dibutuhkan Indonesia adalah transformasi ekonomi, bukan sekadar pembangunan pabrik," tegas Mahfud dalam Kerala Spektroom. Co. I'd.
Menurutnya, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola lama sebagai pemasok bahan mentah dunia. Kekayaan sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain yang memiliki industri pengolahan lebih maju.
Karena itu, hilirisasi seharusnya menjadi jalan untuk memutus ketergantungan tersebut dan membawa Indonesia naik kelas sebagai negara industri. Namun Mahfud mengingatkan, membangun smelter atau kawasan industri tidak otomatis melahirkan kemandirian ekonomi.
"Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Apakah industri lokal ikut tumbuh? Apakah UMKM masuk dalam rantai pasok? Apakah tenaga kerja Indonesia naik kelas melalui transfer teknologi? Jika tidak, maka kita hanya mengganti bentuk ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi," ujarnya.
Ia menilai ukuran keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada jumlah proyek, nilai investasi, atau seremoni peletakan batu pertama. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas nasional, serta tumbuhnya industri dalam negeri.
Mahfud juga menyoroti pentingnya menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari strategi industrialisasi jangka panjang. Negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam, kata dia, berhasil melompat menjadi kekuatan ekonomi bukan hanya karena investasi, tetapi karena keberhasilan membangun riset, inovasi, pendidikan vokasi, dan penguasaan teknologi.
"Tanpa penguatan sumber daya manusia dan teknologi, hilirisasi berpotensi membuat Indonesia terjebak di kelas menengah industri. Kita mengolah, tetapi belum menjadi pencipta inovasi," katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar proyek hilirisasi tidak memperlebar ketimpangan antarwilayah. Penyebaran 13 lokasi baru harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi dengan melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar.
"Hilirisasi tidak boleh eksklusif. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya, sementara manfaat ekonominya mengalir keluar. Daerah harus menjadi pelaku utama pertumbuhan," ujarnya.
Mahfud juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, ambisi industrialisasi harus dibarengi dengan tata kelola lingkungan yang ketat.
"Pertumbuhan yang merusak lingkungan hanya akan mewariskan masalah bagi generasi berikutnya. Hilirisasi harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan," tegasnya.
Bagi Mahfud, pertemuan Rosan dan Presiden Prabowo di Hambalang sesungguhnya bukan hanya pembahasan teknis mengenai 13 proyek baru. Pertemuan itu menjadi simbol pilihan besar bangsa.
"Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita tetap nyaman menjadi pemasok bahan baku dunia, atau berani menjadi negara industri yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Jawabannya akan ditentukan oleh keberanian pemerintah memastikan hilirisasi berpihak pada kepentingan nasional, bukan sekadar mengejar statistik investasi," pungkasnya.
