Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin: Reshuffle Jangan Sekadar Ganti Menteri, Ekonomi Butuh Kepastian
Makassar - Spektroom : Reshuffle Kabinet Merah Putih kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri dan wakil menteri berganti posisi, sementara struktur koordinasi pemerintahan juga mengalami perubahan.
Namun, bagi Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI) yang juga Asisten Direktur II Pascasarjana UMI Makassar, persoalan terpenting dari reshuffle bukan terletak pada siapa yang diganti dan siapa yang masuk.
“Yang harus dilihat adalah apa yang berubah setelah pergantian itu. Apakah kebijakan menjadi lebih pasti, koordinasi lebih cepat, dan hasil pembangunan lebih terasa?”
Menurut Mahfud, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, pergantian personel kabinet merupakan bagian dari kewenangan politik Presiden.
Tetapi dari perspektif ekonomi, pergantian pejabat baru memiliki arti apabila mampu memperbaiki kualitas pemerintahan.
“Dunia usaha tidak terlalu berkepentingan dengan siapa orangnya. Yang mereka butuhkan adalah kepastian arah kebijakan,” ujar Mahfud dalam analisisnya.
Mahfud: Pasar Tidak Membeli Nama Menteri
Mahfud menilai pasar pada dasarnya tidak menilai reshuffle hanya dari nama-nama baru yang masuk kabinet.
Pasar membaca sinyal.
Investor ingin mengetahui apakah kebijakan ekonomi akan konsisten, apakah regulasi berubah, bagaimana arah fiskal, seperti apa kebijakan energi, dan apakah pemerintah mampu menjaga iklim investasi.
Karena itu, menurut Mahfud, pelemahan IHSG setelah reshuffle tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kabinet baru.
Pasar saham bergerak berdasarkan banyak faktor, baik domestik maupun global.
“Jangan membaca pasar hanya dari satu atau dua hari perdagangan. Yang lebih penting adalah bagaimana pasar membaca arah kebijakan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan,” katanya.
Menurut dia, policy clarity menjadi kebutuhan utama.
Ketidakpastian kebijakan dapat meningkatkan risiko usaha. Sebaliknya, kebijakan yang konsisten memberi ruang bagi pengusaha untuk membuat keputusan investasi jangka panjang.
Pertumbuhan 5 Persen Harus Terasa di Masyarakat
Mahfud juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di kisaran 5 persen.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Investasi tumbuh 6,87 persen dan konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen.
Menurut Mahfud, angka tersebut menunjukkan ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan.
Tetapi pemerintah tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan, pendapatan, produktivitas dan peningkatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Mahfud mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tinggi secara statistik belum otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak dibarengi penciptaan pekerjaan produktif dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Karena itu, setelah reshuffle, pemerintah perlu mengubah indikator keberhasilan menjadi lebih konkret.
Bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, tetapi berapa banyak pekerjaan tercipta, berapa besar produktivitas meningkat, dan seberapa kuat daya beli masyarakat.
Hilirisasi Jangan Berhenti di Smelter
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi juga menjadi perhatian Mahfud.
Menurut dia, hilirisasi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
Namun, hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah pabrik, smelter atau besarnya investasi.
“Pertanyaan utamanya adalah berapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri,” kata Mahfud.
Ia juga mempertanyakan seberapa besar tenaga kerja nasional terserap, seberapa jauh transfer teknologi berlangsung, serta apakah industri domestik dan UMKM memperoleh manfaat dari rantai pasok hilirisasi.
Menurut Mahfud, hilirisasi harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional.
Jika tidak, Indonesia berisiko hanya berpindah dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk setengah jadi tanpa memperoleh manfaat maksimal dari rantai nilai global.
Kemenko Baru Harus Menyelesaikan, Bukan Menambah Birokrasi
Mahfud memberi perhatian khusus terhadap fungsi kementerian koordinator.
Menurutnya, kementerian koordinator seharusnya menjadi mesin koordinasi dan penyelesaian masalah, bukan lapisan birokrasi baru.
“Kalau investor menghadapi persoalan perizinan, energi, lahan, perpajakan dan infrastruktur, kementerian koordinator harus mampu mempertemukan kementerian terkait dan menyelesaikan persoalannya,” ujarnya.
Dengan begitu, keberadaan kementerian koordinator dapat diukur dari kecepatan penyelesaian persoalan lintas sektor.
“Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak rapat koordinasi yang dilakukan, tetapi berapa banyak masalah yang selesai,” tegas Mahfud.
Fiskal: Jangan Terjebak Besarnya Belanja
Mahfud juga mengingatkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang tidak sederhana.
Proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB memang masih berada di bawah batas 3 persen. Namun, menurut Mahfud, ruang fiskal tetap harus dikelola secara hati-hati.
Persoalannya bukan sekadar seberapa besar pemerintah membelanjakan anggaran.
“Yang lebih penting adalah kualitas belanja. Setiap rupiah uang negara harus menghasilkan dampak ekonomi yang jelas,” katanya.
Pemerintah, lanjut Mahfud, harus meningkatkan kualitas penerimaan negara, memperbaiki efisiensi belanja, serta memastikan program prioritas memberikan multiplier effect bagi perekonomian.
Jangan Sampai Reshuffle Hanya Mengubah Orang
Mahfud menilai tantangan terbesar kabinet baru justru dimulai setelah seremoni pelantikan selesai.
Menteri baru harus mampu menunjukkan bahwa pergantian tersebut menghasilkan perbaikan nyata dalam proses pemerintahan.
Kebijakan harus lebih konsisten.
Koordinasi harus lebih cepat.
Perizinan harus lebih sederhana.
Investasi harus lebih produktif.
Dan manfaat pertumbuhan harus semakin luas dirasakan masyarakat.
“Kalau yang berubah hanya orangnya, sementara cara kerja dan kualitas kebijakan tetap sama, maka dampak ekonominya akan terbatas,” kata Mahfud.
Karena itu, menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan sekadar wajah baru di kabinet.
Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja lebih efektif.
Ujian Sesungguhnya Dimulai Sekarang
Bagi Mahfud, reshuffle Kabinet Merah Putih harus dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi.
Ukuran keberhasilannya harus dapat dilihat dari indikator yang nyata: investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri nasional, peningkatan daya beli, pertumbuhan UMKM, dan ekspor bernilai tambah.
“Pertanyaan setelah reshuffle bukan lagi siapa yang baru. Pertanyaannya adalah kebijakan apa yang sekarang menjadi lebih pasti dan persoalan apa yang bisa diselesaikan lebih cepat,” ujar Mahfud.
Pada akhirnya, kata dia, ekonomi tidak membutuhkan sekadar pergantian kursi. Ekonomi membutuhkan kepastian, konsistensi dan hasil.
Dan di situlah, menurut Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin, reshuffle Kabinet Merah Putih akan benar-benar diuji.
