Rakor Kewaspadaan Dini Jember Soroti Konflik Lahan Proyek Nasional
Jember - Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kewaspadaan Dini Daerah (Wasdin) di Aula Nusantara Kantor Bakesbangpol Jember, pada Rabu (11/03/2026).
Forum ini membahas sejumlah isu strategis yang dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas daerah, mulai dari konflik lahan program strategis nasional hingga dinamika politik di tingkat desa.
Rapat dipimpin Sekretaris Bakesbangpol Jember, Poerwahjoedi, S.E., M.M., didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Jember, Mohammad Syamsu Rizal , S.H., M.H.
Kegiatan dihadiri unsur lintas instansi yang tergabung dalam Tim Kewaspadaan Dini Daerah, antara lain Kasdim 0824 Jember, Kasat Intelkam Polres Jember, Pasi Intel Kodim 0824 Jember, unsur intelijen Brigif 9 Kostrad, Yonif 509 Jember, Yon Armed 8 Jember, Komandan Pos TNI AL Puger, Kejaksaan Negeri Jember, Imigrasi Jember, BPOM Jember, Kementerian Agama Jember, serta unsur intelijen dari TNI, Polri, dan lembaga lainnya.
Selain itu, rapat juga dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember, di antaranya Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Daerah memiliki tugas strategis untuk merencanakan, mencari, mengumpulkan, koordinasi, serta komunikasi berbagai informasi terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap stabilitas nasional di daerah.
Tim juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati Jember Muhammad Fawait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan stabilitas.
“Tim Wasdin memiliki peran penting dalam mendeteksi secara dini berbagai potensi konflik maupun persoalan sosial yang dapat berkembang di masyarakat,” ungkap Poerwahjoedi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut adalah rencana pembangunan KDMP di Desa Kepanjen dan Desa Tembokrejo. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional itu saat ini menghadapi persoalan konflik terkait status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.
Selain itu, rakor juga menyoroti munculnya pemberitaan negatif di media sosial terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan.
Pemerintah Kabupaten Jember diketahui telah mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara operasional tiga SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional. Ketiga SPPG tersebut berada di Kecamatan Balung, Puger, dan Tempurejo.
Dalam forum itu disampaikan bahwa saat ini terdapat 107 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Jember, dengan target total 206 SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.
Tim juga membahas rencana Pilkades serentak pada April 2027 di 161 desa. Dalam forum tersebut ditekankan pentingnya persiapan sejak dini, mulai dari penganggaran, pengamanan, hingga pemetaan desa yang berpotensi rawan konflik.
Hasil rapat nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi strategis yang disampaikan kepada Bupati Jember sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. (Budi S)
