Reinkarnasi Tenaga Ahli, TP4L Bentukan Gubernur Mirzani Tidak Melalui Uji Publik
SPEKTROOM.ID - Keberadaan Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung (TP4L) yang diputuskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dinilai bisa menjadi “blunder” bagi laju kepemimpinan dan realisasi programnya.
Karena adanya tenaga pendamping percepatan pembangunan semacam ini hanya kata penamaan lain dari tenaga ahli yang dihilangkan oleh Gubernur Periode 2019-2024 Arinal Djunaidi di akhir kepemimpinannya karena saran BPK dimana terjadi pemakaian anggaran hingga miliaran sebagai honornya.
Lalu sekarang dihidupkan lagi dengan sebutan lain. Itu baru persoalan pertama,” tutur politisi senior dan tokoh masyarakat Lampung, M. Alzier DianisThabranie, Sabtu (21/5/2025) siang.
Mantan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung dan Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Lampung masa bhakti 2023-2028, itu menyatakan hal tersebut ketika diminta pandangannya atas terungkapnya fakta bila Pemprov Lampung "diam-diam" telah lama mengangkat tenaga pendamping percepatan pembangunan Provinsi Lampung.
Persoalan kedua, lanjut Alzier, sejauhmana personil yang ditunjuk sebagai Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan itu memahami secara detail tupoksi masing-masing OPD berikut prioritas program, kendala, dan kemampuan memberi alternatif solusinya, serta masalah teknis kepemerintahan lainnya.
“Kalau saya baca nama 8 orang itu, mohon maaf ya, pemahaman mereka terhadap birokrasi dalam hal ini tupoksi OPD saja, diragukan,' kata M. Alzier.
Kalau mereka tidak memahami secara mendalam tata kerja OPD atau pemerintahan secara utuh, bagaimana bisa melakukan tugas percepatan pembangunan.
Nanti yang terjadi malah benturan. Pimpinan OPD sebagai penanggungjawab kegiatan instansinya, karena mereka hanya tunduk pada Gubernur dan perundang-undangan.
"Kalau mengikuti maunya tenaga pendamping misalnya, namun berisiko timbul masalah ke depan, tentu mereka menolak melakukannya." lanjut Alziier.
Hal semacam ini pasti akan terjadi, dan Gubernur Mirza yang dirugikan,” ucap Alzier seraya menambahkan dirinya sudah lama mendengar ada beberapa orang mengaku “orang dekat” Gubernur Mirza mulai datang ke OPD-OPD dengan membawa konsep program sendiri.
Hal semacam ini bakal menjadi ‘blunder’ untuk Gubernur Mirza.
Uji Publik
Bagi Alzier, jika kelembagaan itu di bentuk, perlu ada uji publik. Tujuannya, biar masyarakat ikut memberi penilaian. Figur yang dibutuhkan benar-benar yang diharapkan oleh keinginan kepala daerah Agar keberadaan Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung ini membawa nilai positif sebagaimana diniatkan.
“Hal ini perlu dilakukan, karena Mirza itu Gubernur Lampung. Artinya milik seluruh masyarakat Lampung, bukan milik segelintir kelompok saja. Termasuk alasan memilih mereka-mereka yang dijadikan Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan juga harus dibuka secara transparan kepada publik,” tutur Alzier.
Sebagaimana dikutip dari heloindonesia.com, SK keberadaan Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung sebagai metamorfosa dari tenaga ahli (TA) Gubernur itu belum lama diunggah oleh Biro Hukum ke https://jdih.lampungprov.go.id.
Diketahui, Biro Hukum Setdaprov Lampung baru mengunggah pada 5 Februari 2025 Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Tenaga Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2025 saja.
Inilah Tenaga Pendamping Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung pilihan Gubernur Mirza sebagai reinkarnasi dari Tenaga Ahli (TA) Gubernur.
1. Prof. Dr. Ir. Wan Abas Zakaria, MS.
2. Dr. Andi Desfiandi, SE, MH.
3. Darussalam, SH, MH.
4. Ardiansyah, SH.
5. Davit Kurniawan, SKom, CCNA.
6. Robby Herdian, ST.
7. Iringi, SKom, MM.
8. Hipni, SE.
Mereka non-ASN yang tugasnya mirip tenaga ahli, mereka memberikan masukan dan nasihat dalam pengambilan keputusan Kepala Daerah soal ekonomi, hukum, politik, sosial, dan lain-lain.(@Ng)
