Sekolah Rakyat di NTB, Hadirkan Pendidikan Aman, Ramah bagi Anak dan Kelompok Rentan
Sekolah Rakyat tidak hanya menampung anak dari keluarga miskin, tetapi juga anak-anak dengan latar belakang kompleksitas sosial
Mataram-Spektroom : Maraknya kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini, membuat pemerintah mencari solusi yang tepat, berupaya mencegah dan menekan terjadinya perundungan, kekerasan fisik hingga seksual.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai menjadi ruang yang aman bagi aktivitas pendidikan anak. Hadir dengan konsep yang tidak hanya berfokus pada akses pendidikan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menekankan lingkungan belajar yang ramah anak.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Ahmad Masyhuri, menegaskan, bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak dari kelompok paling rentan, khususnya mereka yang berada pada desil terbawah tingkat kesejahteraan.
"Sesungguhnya pembentukan sekolah rakyat ini adalah untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan. Yang paling diutamakan itu desil 1 dan 2. Artinya mereka yang benar-benar tidak mampu," ujarnya di Mataram Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menampung anak dari keluarga miskin, tetapi juga anak-anak dengan latar belakang kompleksitas sosial, seperti korban penelantaran hingga trauma akibat peristiwa tertentu.
Ia mencontohkan, seorang siswa di kawasan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang mengalami trauma berat setelah menyaksikan orang tuanya meninggal saat gempa.
"Anak-anak seperti ini kita berikan tempat yang aman. Di sekolah rakyat ada psikolog yang mendampingi, jadi tidak hanya pendidikan formal, tapi juga pemulihan mental," katanya.
Konsep boarding school atau sekolah berasrama menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap anak lebih optimal dan potensi pengaruh negatif dari luar dapat diminimalkan.
"Sekolah rakyat ini sangat aman. Karena berasrama, anak-anak terlindungi dari pengaruh luar, dan pengawasannya juga ketat," jelas Masyhuri.
Ia juga menegaskan, bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat di NTB. Justru, menurutnya, dinamika yang terjadi lebih banyak terkait kedekatan emosional keluarga yang kesulitan berpisah dengan anak.
"Yang ada justru karena kasih sayang orang tua yang berlebihan, ingin mengambil kembali anaknya. Tapi kita beri pemahaman agar anak bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik," tuturnya.
Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat dirancang dengan standar tinggi. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari biaya pendidikan, makan, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar berbasis teknologi.
Saat ini, NTB telah memiliki lima Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar dari jenjang SD hingga SMA, antara lain di Gunung Sari -Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Sementara itu, satu sekolah permanen tengah dibangun di Kabupaten Lombok Utara dengan konsep terintegrasi dari SD hingga SMA.
Untuk memastikan program tepat sasaran, seleksi siswa dilakukan secara ketat melalui validasi data oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga pemerintah pusat. Sasaran utama tetap anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah potensi kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) pengaduan.
"Kita akan bentuk satgas, siapkan nomor pengaduan agar masyarakat mudah melapor jika ada kasus. Ini bagian dari komitmen kita menjadikan sekolah benar-benar aman bagi anak," pungkasnya.
