Serikat Buruh Adalah Mitra Utama dalam Merumuskan Kesejahteraan Pekerja
"Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas," ujar Lalu Wira Sakti.
Mataram-Spektroom : Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi momentum penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah dan pekerja.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan komitmennya untuk lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan daerah. Ia secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam proses penyusunan beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebelumnya yang belum maksimal melibatkan serikat buruh. Ia menegaskan bahwa ke depan, setiap regulasi terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja wajib mendapatkan masukan dari para buruh.
"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan," tegas Iqbal dalam dialog bertajuk "Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama" yang digelar di Kantor Dinas Nakertrans Prov. NTB, Jumat (1/5/2026).
Sementara itu, Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., M.IP., menitipkan harapan besar kepada Gubernur dan jajaran Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan perhatian lebih pada regulasi yang berpihak kepada perempuan. Mengingat peran ganda perempuan sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, Wagub mendorong adanya penguatan aturan terkait jam kerja dan fasilitas pendukung lainnya.
"Saya menitipkan satu harapan kepada Pak Gubernur, khususnya bagi para buruh perempuan agar mendapatkan perhatian dari seluruh asosiasi yang ada. Perempuan selain sebagai pekerja, mereka juga kepala rumah tangga, istri, dan seorang ibu," ujar Wagub dalam dialog tersebut.
Wagub menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait jam kerja bagi perempuan. Ia berharap ke depannya ada keberpihakan yang lebih nyata dalam kebijakan daerah yang tidak hanya membahas soal Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan spesifik bagi pekerja perempuan.
Hal ini dinilai mendesak mengingat data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen tenaga kerja migran asal NTB adalah perempuan. Wagub meyakini bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja merupakan kunci keteraturan dan keberhasilan suatu sektor industri.
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah dalam dialog tersebut.
"Sepanjang sejarah May Day di NTB, baru kali ini dihadiri lengkap oleh Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas. Ini momen yang luar biasa dan menunjukkan komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha melalui Apindo, dan teman-teman buruh," ujarnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti Lalu Wira adalah komitmen Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk melibatkan serikat buruh dalam setiap penyusunan Peraturan Daerah (Perda) ke depan. Ia mengakui bahwa sebelumnya ada hambatan komunikasi di mana aspirasi buruh belum terserap maksimal dalam regulasi.
"Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ke depan teman-teman serikat akan dilibatkan. Kami di SPN akan terus mengawal janji tersebut agar setiap klausul dalam Perda benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja," tegasnya.
"Harapan kami, kesejahteraan buruh terus diperjuangkan. Jangan sampai buruh hanya dijadikan objek, tapi harus menjadi bagian penting bagi pengusaha maupun pemerintah untuk memajukan daerah. Jika upah buruh tidak diperjuangkan, maka visi kemakmuran itu akan terasa jauh dari kenyataan," tambah Wira.
