Siap Menghemat Devisa Rp 139,8 Triliun, Apa Kabar Pasokan Sawit untuk B50
Jakarta - Spektroom : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memastikan mandatori bahan bakar campuran Biodiesel 50 persen (B50) berbasis minyak sawit akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi, namun sempat memunculkan kekhawatiran publik terkait potensi benturan pasokan dengan kebutuhan bahan baku industri minyak goreng.
Penjelasan Kebijakan dan Hasil Uji Teknis Pemerintah menepis kekhawatiran masyarakat terkait dampak teknis dan kelangkaan pangan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan B50 telah lolos uji teknis sejauh 50.000 km dan terbukti tidak menyumbat filter bahan bakar mesin kendaraan.
Dari sisi pasokan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memastikan bahwa implementasi B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional yang dinilai masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan domestik
Program B50 digadang-gadang menjadi tonggak kemandirian energi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan peran strategis industri kelapa sawit yang menyumbang 3,5 persen terhadap PDB nasional. Di tahun 2025 lalu, nilai ekspor sawit mencapai USD 40 miliar dengan volume 38,84 juta ton.
Melalui program B50, pemerintah memperkirakan dapat menghemat devisa negara hingga Rp 139,8 triliun. Selain menekan impor energi, program ini juga mempertahankan penyerapan tenaga kerja yang masif di sektor kelapa sawit.
Dengan kepastian pasokan, keberhasilan uji teknis, serta surplus produksi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kekhawatiran akan kelangkaan minyak goreng akibat B50 dapat diredam. Kebijakan ini sekaligus membuktikan bahwa sektor kelapa sawit mampu menyeimbangkan ketahanan pangan sekaligus kemandirian energi nasional.
