SMU 80 PBB, Deklarasi Menuju Terwujudnya Solusi Dua Negara Tersakiti
Spektroom - Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin, 22 September 2025 atau Selasa 23 September Waktu Indonesia.
Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum penting bagi komunitas internasional untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara, sekaligus menggalang dukungan nyata bagi implementasinya.
Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai salah satu anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar kehadiran formal. Kehadiran Presiden Prabowo di ruang sidang Majelis Umum PBB menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap Negara Palestina.
Dengan dukungan internasional yang luas, posisi Palestina diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional.
Presiden Prabowo mendapat kesempatan berbicara pada urutan ke-5 dari total 33 negara dan organisasi internasional yang diundang memberikan pandangan. Kepala Negara menyampaikan pernyataannya setelah Yordania, Turkiye, Brasil, dan Portugal.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin dunia mencerminkan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi yang damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina.
Para Pemimpin Dunia juga menegaskan dukungan bagi implementasi penuh New York Declaration menuju terwujudnya Two-State Solution. Sebagai anggota Core Group, Indonesia berperan penting dalam penyusunan dokumen yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB ini.
Dalam pidatonya berbahasa Inggris Prabowo Subianto antara lain menyinggung Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang lama berseteru.
Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan pertemuan penting ini.
Kepala Negara kemudian menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.
"Dengan berat hati, kami mengenang tragedi yang tak tertahankan di Gaza.
Ribuan nyawa tak berdosa, banyak perempuan dan anak-anak mereka telah terbunuh.
Kelaparan mengancam. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita.
Kami mengutuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa.
Oleh karena itu, hari ini dengan bermartabat kami berkumpul untuk mengemban tanggung jawab historis kami.
Tanggung jawab ini tidak hanya menyangkut nasib Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Presiden menegaskan Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.
Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian.
Tidak ketinggalan Prabowo mengapresiasi negara-negara terkemuka yang telah mengambil langkah berprinsip untuk mengakui Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal.
Dia menyerukan negara-negara lain yang belum bertindak untuk segera mengakui Palestina, mengingat pentingnya mengambil posisi yang benar dalam sejarah.
Prabowo juga menggarisbawahi bahwa menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza dan mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama bagi komunitas internasional. Dia menekankan pentingnya mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan untuk menciptakan perdamaian yang diperlukan umat manusia.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk berpidato dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 PBB kali ini patut diapresiasi.
Betapa tidak, PBB menilai diplomasi Indonesia selama ini konsisten memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan terbelakang yang tergabung dalam aliansi Selatan-Selatan atau Global South.
Sikap ini juga menunjukkan posisi politik bebas aktif Indonesia yang mengedepankan multilateralisme, keadilan, dan perdamaian.
Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Emir Chairullah, menilai di era yang penuh ketidakpastian dan penuh konflik, tidak ada satu negara pun yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.
Bukan zamannya lagi bergantung pada 1 atau 2 negara. Untuk itu Indonesia harus terus membuka diri dengan menjalin aliansi dengan negara-negara mana pun, tentu dengan tetap memperjuangkan kepentingan nasional kita.
Menurut doktor ilmu politik dan HI lulusan University of Queensland, Australia, pidato Presiden di PBB ini semakin menunjukkan posisi strategis Indonesia di percaturan global.
Lalu, siapa presiden RI yang pernah menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB?
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menyampaikan pidato pada Sidang Umum PBB 30 September 1960. Saat itu, Bung Karno menyampaikan pidato berjudul "To Build the World Anew"
Kemudian Presiden Soeharto, dua kali dalam Sidang Umum PBB, pada SMU Ke-47 PBB, 24 September 1992 dan pada September 1995. Pada 1992, Soeharto menyampaikan "Pesan Jakarta" yang baru dirumuskan dalam KTT ke 10 Gerakan Non-Blok NB di Jakarta. Pidato Soeharto saat itu tak hanya mewakili Indonesia tetapi juga 108 anggota Gerakan Non-Blok.
Namun Presiden BJ Habibie tidak sempat menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB karena periode kepemimpinannya yang berlangsung singkat.
Pun demikian Presiden Abdurrahman Wahid juga tidak menyampaikan pidato meski hadir pada Sidang Umum PBB pada September 2000.
Estafet pidato Presiden RI di Sidang Umum PBB selanjutnya dipegang oleh Megawati Soekarnoputri.
Megawati dua kali hadir dalam Sidang Umum PBB yakni pada 2001 dan 2003. Dalam pidato tersebut, Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam tubuh PBB agar lembaga internasional dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono cukup aktif dalam Sidang Umum PBB. Dalam 10 tahun kepemimpinannya SBY menghadiri 6 Sidang Umum PBB.
SBY pertama kali berpidato di forum internasional tersebut pada Sidang Umum ke-62 pada 2007. Dalam kesempatan itu, menekankan kontribusi Indonesia bagi perdamaian global dan diplomasi internasional.
Presiden selanjutnya, Joko Widodo, tidak pernah berpidato secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Selama masa pertama pemerintahannya pada 2014-2019, Jokowi mengutus wakilnya, Jusuf Kalla, untuk hadir.
Jokowi baru berpidato dalam Sidang Umum PBB 2020 dan 2021 tetapi secara virtual. Saat itu, dunia tengah dilanda pandemi COVID-19.
Pada 2022-2024, pidato Sidang Umum PBB Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Apapun itu, SMU 80 PBB, sejatinya adalah Deklarasi Menuju Terwujudnya Solusi Dua Negara yang Tersakiti.(@Ng).
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat PresidenSumber: Bisnis.comSumber: Kompas.com
Sumber: Website: https://www.presidenri
Sumber YouTube : Sekretariat Presiden
