Solusi Macet Bandung, Pakar Transportasi Djoko Setijowarno Dorong Angkutan Umum Terintegrasi
Surakarta – Spektroom: Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kemacetan Kota besar seperti Bandung sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan membutuhkan pembenahan transportasi umum secara terintegrasi.
Menurut Djoko, kemacetan di Cekungan Bandung bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan perjalanan, melainkan telah menjadi beban ekonomi yang nyata. Berdasarkan kajian BBMA Study 2020 dan SYTRA Study 2022, kerugian publik akibat kemacetan di kawasan Bandung Raya mencapai sekitar Rp12 triliun per tahun.
“Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, masih sangat tinggi. Sementara penggunaan angkutan umum baru sekitar 13,4 persen,” ungkap Djoko dalam keterangannya kepada Spektroom, Minggu (7/6/2024).
Data menunjukkan mayoritas perjalanan warga masih menggunakan sepeda motor dengan porsi lebih dari 53 persen, disusul mobil pribadi sekitar 17 persen. Rendahnya minat menggunakan transportasi publik dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang membuat kecepatan kendaraan pada jam sibuk hanya sekitar 18 kilometer per jam.
Disebukan, Kota Bandung sebenarnya telah memiliki berbagai layanan angkutan umum seperti Trans Metro Bandung (TMB), Metro Jabar Trans, DAMRI, angkot, hingga kereta api komuter. Namun, berbagai moda tersebut belum terintegrasi secara optimal sehingga belum mampu menjadi pilihan utama masyarakat.
Selama ini keberadaan Trans Metro Bandung sebagai tulang punggung transportasi massal masih menghadapi banyak kendala. Salah satunya, belum tersedianya jalur khusus bus sehingga harus berbagi jalan dengan kendaraan pribadi dan ikut terjebak kemacetan.
“Akibatnya waktu tempuh menjadi tidak pasti. Masyarakat sulit mengandalkan transportasi umum jika jadwal kedatangan dan perjalanan tidak dapat diprediksi. Selain itu, jumlah armada terbatas, sejumlah halte juga kurang terawat, serta belum optimalnya integrasi tarif dan sistem pembayaran antarmoda,” jelasnya.
Djoko juga menyoroti adanya tantangan sosial berupa tumpang tindih rute dengan angkutan kota yang kerap memunculkan resistensi dari operator angkot. Di sisi lain, budaya penggunaan kendaraan pribadi yang sudah mengakar membuat masyarakat enggan beralih ke transportasi umum. Karena itu, solusi kemacetan Bandung tidak cukup hanya dengan menambah armada bus atau melakukan peremajaan kendaraan.
Menurutnya, keberhasilan mengatasi kemacetan di Bandung sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan mampu bersaing dengan kendaraan pribadi.
“Pemerintah perlu membangun sistem transportasi publik yang benar-benar terintegrasi mulai dari jaringan layanan, tiket, pembayaran digital, hingga konektivitas antarmoda, nyaman, cepat, tepat waktu, dan mudah diakses. Dengan sendirinya masyarakat akan beralih ke transportasi umum dari kendaraan pribadi,” ucapnya.
Pihaknya juga mendukung langkah Pemerintah Kota Bandung yang menyiapkan pengembangan transportasi massal melalui peningkatan layanan bus, pembangunan infrastruktur pendukung seperti halte dan jalur khusus, serta pengembangan angkutan berbasis rel pada masa mendatang. (Ciptati Handayani)
