Sosialisasi Penginputan Usulan DAK Sub bidang KB Tahun Anggaran 2026
Spektroom - Sebagai bagian dari penyiapan Transfer ke Daerah dalam APBN 2026, perlu dilaksanakan proses pengusulan, penilaian, dan pengalokasian DAK Fisik sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda) propinsi, kabupaten, dan kota.
Oleh karena itulah Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyelenggarakan Sosialisasi Penginputan Usulan Dana Alokasi Khusus Sub bidang KB Tahun Anggaran 2026 Melalui aplikasi Krisna, Selasa (12/8/2025) secara daring melalui Zoom Meet dan disiarkan di platform YouTube Kemenbangga_BKKBN.
Menurut Kepala Biro perencanaan dan keuangan Kemendukbangga/BKKBN Arif Firmanto perencanaan DAK Tahun Anggaran 2006, mengacu kepada Surat Menteri Keuangan Nomor: S.22/MK/PK/2025 tanggal 6 Agustus 2025, perihal pedoman penyusunan penyampaian usulan DAK Fisik oleh pemerintah daerah.
"Sebagai bagian dari penyiapan Transfer ke Daerah dalam APBN 2026, perlu dilaksanakan proses pengusulan, penilaian, dan pengalokasian DAK Fisik sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan yang berlaku." jelas Arif Firmanto mengutip surat Menkeu.
Diforum yang sama Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan dan Keuangan Kemendukbangga/BKKBN Pingkan Awalia menjelaskan untuk memastikan program KB berjalan dengan baik, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk transfer ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
"Namun Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran hanya untuk BOKB dan tidak ada alokasi untuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang digunakan untuk pengadaan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB" jelas dia lagi.
Sementara, BOKB ditujukan untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan program KB. Dengan adanya kedua skema pembiayaan ini, diharapkan program KB dalam berjalan dengan baik dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
"Sehingga, target program KB dapat tercapai, seperti menurunnya tingkat kelahiran, meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi, dan meningkatnya jumah peserta KB baru." jelas pingkan.
Pingkan mengingatkan agar pengelola anggaran terus menginput realisasi anggarannya di aplikasi Morena dan proses salur untuk tahap kedua sudah bisa dilakukan.
"Bagi yang sudah memenuhi persyaratan salur tahap 2 segera untuk menginput melalui aplikasi Morena."
Dijelaskan Pingkan Awalia, bahwa DAK non fisik subbidang KB ini adalah untuk mendukung tematik stunting, bahwa DAK ini sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Ini untuk mewujudkan delapan Asta Asta Cita presiden, 17 program prioritas dan 8 quick wins dan trisula pembangunan, dengan memperhatikan 6 tematik diantaranya stunting tematik hidrologi dan bidang destinasi pariwisata " rinci dia menjelaskan.
Sementara untuk BOKB ini masuk ke tematik stating, yang didalamnya juga ada DAK fisk Sanitasi dan ada juga Bantuan operasional kesehatan.
Untuk diketahui Aplikasi Morena mengacu pada dua sistem yang berbeda, yaitu Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi K.husus (Morena DAK) dan Monitoring Retur Bulanan (Morena) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.(@Ng)
