Terapkan Teknologi untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan Pascabencana Semeru
Spektroom - Guna memastikan keselamatan warga dan efisiensi penanganan bencana, pemantauan risiko pasca-erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi modern. Hal ini disampaikan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Kamis (27/11/2025).
Isnugroho menekankan bahwa BNPB dan BPBD memanfaatkan drone, CCTV, dan Early Warning System (EWS) untuk memetakan wilayah terdampak serta memonitor potensi risiko lanjutan, termasuk banjir lahar dan awan panas. Semua perangkat yang rusak akibat erupsi diperbaiki, sinyal diperkuat, dan sistem dikalibrasi sehingga pemantauan real-time dapat dilakukan dengan akurat dan cepat.
“Kesiapsiagaan pasca-erupsi bukan hanya soal distribusi bantuan, tetapi juga kemampuan mendeteksi risiko baru secara cepat. Teknologi ini memungkinkan kami merespons potensi ancaman dengan segera, melindungi warga di pengungsian maupun yang masih berada di sekitar wilayah terdampak,” ujar Isnugroho.
Pemanfaatan teknologi ini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi yang terintegrasi, mendukung koordinasi multi-pihak antara BPBD, BNPB, aparat kecamatan, Danramil, Kapolsek, dan relawan lokal. Dengan mekanisme pemantauan yang sistematis, semua pihak dapat bergerak selaras, meminimalkan risiko miskomunikasi, dan memastikan setiap langkah penanganan bencana berjalan efisien dan aman.
Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk tidak hanya menanggulangi kondisi darurat, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan jangka panjang bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru.
Sementara itu Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian SKPDB, mengatakan, bahwa relokasi warga terdampak erupsi Gunung Semeru difokuskan pada mereka yang kehilangan rumah, dengan prioritas pada lokasi yang aman dan layak huni.
Agus Triyono menjelaskan bahwa status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dengan tetap memastikan pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
“Setiap langkah penanganan darurat diarahkan untuk memastikan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan pokok secara optimal,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascaperiode tanggap darurat. Rencana ini akan diajukan ke pemerintah pusat untuk memastikan pemulihan menyeluruh, mencakup sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. (Yul/MC Kab. Lumajang/BPBD)
