Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung Ikuti Rakor TPID Secara Virtual
Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto bersama anggota Forkopimda dan Inspektur Inspektorat Provinsi Lampung Bhayana serta Kepala dinas dan Badan dilingkungan Pemprov Lampung, Senin (16/3/2026) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 secara Virtual Meeting, bertempat di Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, di Bandarlampung.
Sementara Rakor TPID yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, secara luring berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Pada kesempatan tersebut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menjelaskan, selama 5 tahun terakhir inflasi tertinggi di bulan Ramadhan ada di bulan Maret tahun 2025.
"Pada momen Romadhan di bulan Maret tahun 2025 terjadi Inflasi sebesar 1,65%, sedangkan tahun 2026, sampai dengan Februari Inflasinya 0,68%" ujar Ateng Hartono.
Beberapa komoditi kelompok pengeluaran terhadap inflasi pada momen Ramadan utamanya pada bulan Februari tahun 2026 ini terutama disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau yaitu 0,45 persen.
"Sejak tahun 2022 sampai dengan 2026 kelompok makanan minuman selalu memberikan, andil terhadap inflasi. Kemudian kelompok yang kedua transportasi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, juga dipicu oleh emas dan perhiasan. Khusus untuk transportasi saya sebutkan tadi di bulan Februari tahun 2026 ini memberikan andil deflasi sebesar 0,01%" rincinya menjelaskan.
Pada bagian lain paparannya Ateng Hartono juga menjelaskan, komoditi penyumbang Inflasi dibulan Ramadan dan Idul Fitri yakni telur ayam ras dan beberapa komoditi non makanan, emas perhiasan dan produk tembakau.
Sementara Untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) sampai dengan minggu ke-2 Maret tahun 2026, Ateng Hartono menjelaskan ada 25 Provinsi mengalami kenaikan
"Nah, ada sebanyak 25 provinsi yang mengalami kenaikan IPH dan 13 provinsi mengalami penurunan IPH. Tertinggi terjadi di DKI Jakarta mengalami kenaikan IPH 2,85 persen kemudian Gorontalo 1,78 persen, Nusa Tenggara Barat 1,71 persen, Banten, Jawa Tengah Yogyakarta Sulawesi Barat Jawa Timur dan di Maluku Utara" terangnya lagi.
Dilain pihak, komoditi yang memberikan andil terhadap peningkatan IPH pada minggu ke-2 Maret 2026 terutama cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam merah. Demikian juga beberapa komoditi yang lainnya juga mengalami peningkatan pada beberapa provinsi yaitu daging ayam ras dan cabai rawit.
Sementara untuk kenaikan IPH di Kabupaten/Kota, Ateng Hartono menjelaskan, sampai dengan 13 Maret atau minggu kedua bulan Maret 2026, terdapat 222 Kabupaten Kota yang mengalami peningkatan IPH.
"Jika kita bandingkan dengan minggu pertama di bulan Maret 2026, maka ini mengalami peningkatan. Minggu yang lalu hanya 204 kabupaten kota, sekarang di 222 kabupaten kota yang mengalami peningkatan IPH" katanya lagi.
Adapun 10 kabupaten kota dengan kenaikan IPH tertinggi, ada di Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Bolangan mongondow, dengan perubahan IPH-nya 3,91 persen. Di Aceh, ada di Kabupaten Bener Meriah, 3,17 persen. Kemudian di Jawa Tengah, Kepulauan Riau Dan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur ini di Kabupaten Bolangan mongondow.
Meskipun demikian ada beberapa kabupaten kota yang mengalami penurunan IPH terutama di Kalimantan Barat ini mengalami penurunan yaitu 5,66% di Sumatera Utara juga terjadi penurunan di Kabupaten Nias Utara dan di Papua Barat, Kabupaten Kaimana.
"Sampai dengan minggu ke-2 Maret 2026, terjadi kenaikan IPH di Provinsi Aceh, terjadi pada Kabupaten Benar Meriah, yaitu 3,17 persen. Ini terutama terjadi kenaikan IPH dengan andil yang cukup besar yaitu daging sapi, daging ayam ras, dan juga beras" pungkasnya (@Ng).
