Tingkatkan SDM, Kemendukbangga/BKKBN Malut Lantik Pejabat Fungsional

Tingkatkan SDM, Kemendukbangga/BKKBN Malut Lantik Pejabat Fungsional
Kepala Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara dr. Victor Palimbong menyerahkan SK kepada Fitrianty yang baru dilantik (Foto:BKKBN Malut)

Sofifi-Spektroom: Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara dalam upaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) melaksanakan pelantikan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), Rabu (4/3/2026).

Pelantikan yang dilakukan Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara dr. Victor Palimbong berlangsung di aula Kantor BKKBN Provinsi Maluku Utara, dan yang dilantik atas nama Fitrianty, SKM yang merupakan pengelolah data.

Kepala Perwakilan Kemendukbangga /BKKBN Provinsi Maluku Utara dr. Victor Palimbong, menekankan pentingnya memperkuat program Spotlight Program Prioritas yang digagas oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Wihaji.

Dokter Victor juga mengingatkan bahwa kekuatan utama BKKBN terletak pada kekayaan data. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai penggunaan jenis data dalam pengambilan kebijakan.
"Apakah bisa menggunakan data survei untuk melakukan intervensi? Tidak. Yang digunakan haruslah data surveilans, terutama untuk kasus stunting," tegasnya.
Menurutnya, pemahaman perbedaan antara data survei dan surveilans sangat krusial agar strategi yang diambil tidak bias secara implementasi.

Sesuai dengan standar WHO dan Perpres 72, definisi stunting kini mencakup batasan umur bayi dari 2 tahun hingga 5 tahun. Dokter Victor meluruskan pandangan umum bahwa stunting hanya soal makanan.
Stunting adalah hasil dari penyebab multifaktoral yang dirangkum dalam tiga aspek utama yakni Suboptimal Nutrition, Suboptimal Health dan Suboptimal Parenting

"Parenting berperan sangat penting. Kita perlu memberikan edukasi dan advokasi berbasis data agar tidak hanya banyak bicara tanpa makna," tambahnya.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai proporsi penyebab stunting. Faktor spesifik (gizi dan kesehatan) hanya berkontribusi sebesar 30 persen. Sementara itu, 70 persen sisanya berasal dari faktor sensitif yang berkaitan dengan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan gerakan ASRi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto
Apresiasi diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas visi Asta Cita yang menaruh perhatian besar pada Ibu Hamil, Ibu Pasca Persalinan, dan Balita (3B). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen utama dalam menyasar kelompok 3B tersebut.

Di Maluku Utara, MBG telah menyasar 10 Kabupaten/Kota. Dokter Victor menyarankan agar Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dijadikan acuan tunggal dalam intervensi MBG karena kelengkapan datanya, yang kemudian diverifikasi ulang di lapangan agar tepat sasaran.

Kehadiran BKKBN di setiap provinsi berfungsi untuk mensinergikan kebijakan pusat hingga ke tingkat daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan visi-misi Prabowo-Gibran dalam menurunkan angka stunting dapat tercapai secara efektif dan efisien.

"Cepatlah mendengar, lambatlah berkata-kata. Agar kita tidak salah menyimpulkan antara stunting dan gizi buruk, sehingga strategi yang dijalankan benar-benar berdampak," tutup dr. Victor.

Berita terkait

Polda Jatim Musnahkan 22,22 Kg Kokain, Tegaskan Komitmen Perang Melawan Narkoba

Polda Jatim Musnahkan 22,22 Kg Kokain, Tegaskan Komitmen Perang Melawan Narkoba

Surabaya-Spektroom : Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis kokain di depan Lobby Tribrata Mapolda Jatim, Senin (4/5/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, serta dihadiri unsur Forkopimda, BNN, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Kapolda Jatim menyampaikan,

Abdul Latif Zulkarnain, Julianto
Pemkab Lumajang Dorong Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pajak Daerah

Pemkab Lumajang Dorong Transformasi Digital Dalam Tata Kelola Pajak Daerah

Lumajang-Spektroom : Bupati Lumajang Indah Amperawati, menegaskan bahwa digitalisasi pajak merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda, mengingat besarnya potensi penerimaan daerah yang harus dikelola secara optimal dan bertanggung jawab. Karena itu, Pemkab Lumajang terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pajak daerah guna menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan minim

Julianto